Romi Ditangkap KPK, TKN Beri Solidaritas untuk PPP

CNN Indonesia | Sabtu, 16/03/2019 22:23 WIB
Romi Ditangkap KPK, TKN Beri Solidaritas untuk PPP Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tak akan meninggalkan PPP di Pilpres 2019, setelah Romi ditangkap KPK. (CNNIndonesia/Feri Agus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tak akan meninggalkan PPP dalam Pilpres 2019. Sikap ini menyusul penangkapan Ketua Umum PPP sekaligus anggota Dewan Penasihat TKN, Romahurmuziy, oleh KPK.

Hasto menyatakan TKN akan tetap merangkul PPP sebagai bagian Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Pihaknya menyatakan rasa solidaritas serta prihatin terhadap partai berlambang Kakbah tersebut.

"Kami tidak akan meninggalkan sahabat PPP yang terkena persoalan tersebut. Kami tetap merangkul bersama-sama agar tugas kita memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin tidak boleh berkurang energinya," kata Hasto saat ditemui, di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Sabtu (16/3).


Sekjend PDIP itu pun mengetahui soal pengakuan Romi yang merasa dijebak dalam kasus ini. Penuturan Romi itu tertuang dalam sepucuk surat.


"Tentu saja pernyataan Mas Romi kami dengarkan, apapun Mas Romi itu, PPP, bagian dari KIK," kata Hasto.

Hasto menyebut kejadian ini sebagai pil pahit yang harus diterima TKN. Namun kejadian ini, menurutnya, tak boleh menjadi pengendur langkah konsolidasi pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

"Maka Kita terima pil pahit itu dan selanjutnya kita akan terus meningkatkan langkah konsolidasi untuk Jokowi-Ma'ruf," ujar dia.

Meski Romi dan PPP adalah bagian dari koalisi, Hasto mengatakan pihaknya tetap menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya hal itu tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kami tidak bisa intervensi hukum dan menghormati proses yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.


Lebih lanjut Hasto menyatakan keprihatinan kepada PPP atas penangkapan Romi. Ia juga mengatakan bahwa semua orang sekalipun pemerintah tidak kebal apabila berhadapan dengan hukum.

"Sekali lagi, bahwa hukum itu tidak mengenal siapa yang menjadi bagian dari pemerintahan dan siapa yang menjadi bagian diluar pemerintahan," kata Hasto.

Sebelumnya, PPP berencana menggelar rapat untuk memutuskan nasib Romi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana AD/ART PPP, Ketum yang terlibat dalam kasus terancam diberhentikan sementara atau permanen.

Romi ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jawa Timur, Jumat (15/3). Ia diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag.

Romi disangkakan Pasal 12 ayat a atau b jo Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpisah Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan Romi kemungkinan akan dilengserkan dari kursi Ketua Umum PPP. Posisi Romi di TKN juga kemungkinan besar akan digantikan oleh orang yang ditunjuk untuk menggantikan Romi.

"Tidak tertutup kemungkinan nanti setelah Plt Ketua Umum itu diangkat maka posisi beliau di Dewan Penasihat diganti oleh Plt," ujar Asrul.

[Gambas:Video CNN] (frd/pmg)