BPN soal Janji Hapus UN: Kalau Tak Terealisasi Kandas di DPR

CNN Indonesia | Selasa, 19/03/2019 05:20 WIB
BPN soal Janji Hapus UN: Kalau Tak Terealisasi Kandas di DPR Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim bakal memperjuangkan janji menghapus Ujian Nasional jika capres dan cawapres nomor urut 02 menang Pilpres 2019.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso mengatakan bila tak terwujud, dapat dipastikan karena mandeg di tingkat parlemen saat proses revisi atau pembuatan aturan baru soal UN ini.

Priyo berkata hal itu bisa terjadi jika parlemen dikuasai oposisi, atau pihak yang menolak kebijakan penghapusan UN.


"Kalau diberi kekuasaan untuk ubah, ya akan kita ubah. Tapi mengubah Undang-undang kan tergantung juga dari DPR," kata dia.

"Kalau saya akan sarankan itu nanti, begitu diinikan (ditentang) tinggal bilang ide kami kandas di parlemen," katanya menambahkan.

Priyo menegaskan BPN memandang UN memang sudah tak layak dilaksanakan di Indonesia. Jika dihapus, dia menjamin ada pengganti sistem penilaian lain yang diklaim jauh lebih baik dari UN.

"Ini kan bisa jadi berita yang menggembirakan untuk anak-anak didik kita yang selama ini dihantui oleh UN. Nanti akan kita geser lebih kepada penelusuran minat. Jadi ujian tetap ada tapi kita geser pada peneluran minat,"

Pendidikan yang Mengembirakan

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ada visi besar di balik janji menghapus UN, yakni menciptakan pendidikan yang menggembirakan.

Dahnil berkata BPN Meyakini pendidikan yang menggembirakan bisa menciptakan pencerahan dan memajukan Indonesia.

"Jadi prinsipnya menggembirakan, mencerahkan dan memajukan," kata dia.

UN sendiri kata dia adalah simbol penyiksaan dan tidak menggembirakan bagi para peserta didik. UN justru sering menjadi beban bagi anak-anak, bahkan tak sedikit yang merasa stres setiap akan menghadapi UN.

Tak hanya itu, UN juga biasanya jadi ajang demonstrasi ketidakjujuran secara masal.

"Ini berbahaya oleh karena itu untuk hilangkan ketidakjujuran ini harus dihapus itu tidak cerdaskan sama sekali dan tidak menggembirakan pasti," kata dia. (tst/wis)