JK soal Duit di Ruang Menag: Semoga Tak Terlibat Kasus Romi

CNN Indonesia | Selasa, 19/03/2019 17:04 WIB
JK soal Duit di Ruang Menag: Semoga Tak Terlibat Kasus Romi Wakil Presiden Jusuf Kalla. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara soal penemuan dan penyitaan uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/3) kemarin. JK berharap Lukman tak terlibat kasus yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi atas penemuan dan penyitaan duit oleh KPK tersebut.

JK mengatakan, penyimpanan uang di ruang kerja merupakan hal wajar. Uang tunai itu disimpan untuk keperluan penting yang mendadak.

"Mudah-mudahan tidak (terlibatlah). Kalau uang di kantor itu kan sebenarnya di mana-mana. Pasti kita siapkan dana cash di kantor untuk hal yang penting. Kalau kantor saya digeledah pasti juga ada uangnya," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (19/3).


Uang dalam bentuk tunai itu, kata JK, biasanya disimpan oleh sekretaris untuk kepentingan belanja maupun hal teknis lainnya. Di sisi lain, menteri umumnya juga memiliki dana operasional sendiri dalam bentuk tunai.

"Lazim dong itu. Namanya kas kecil. Menteri biasanya punya untuk dana operasional itu," katanya.

Terlepas dari hal tersebut, JK mengaku prihatin dengan kasus dugaan jual beli jabatan yang melibatkan pihak Kemenag tersebut. Menurut dia, kasus yang melibatkan Kemenag bukan kali ini saja terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus korupsi sebelumnya, menteri agama juga turut terlibat.

Di antaranya, mantan Menteri Agama Said Agil Munawar yang pernah terjerat kasus korupsi pada tahun 2001. Kemudian mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga terjerat kasus korupsi dana haji.

Atas dasar itu, JK berharap Lukman tak menambah daftar hitam Menteri Agama yang terlibat kasus korupsi.

"Tentu kita harapkan Pak Menteri Agama tidak terlibat langsung. Biar kita serahkan ke KPK atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini," ucap JK.

Lebih jauh JK menjelaskan, sistem seleksi jabatan di kementerian sebenarnya sudah berjalan dengan sistem daring. Dengan sistem tersebut diharapkan tak ada lagi kecurangan dalam proses seleksi.

Namun ia mengakui masih ada potensi kecurangan lantaran seleksi pejabat di tingkat eselon II tak berada di bawah pengawasan presiden langsung. Proses itu hanya menjadi kewenangan kementerian.

"Kalau pejabat itu khususnya eselon I kan tidak mudah. Selain seleksi, presiden dan saya harus menyeleksi lagi. Tapi kalau eselon II tidak kita tangani, seperti kanwil itu, menteri langsung. Jadi bisa saja terjadi (kecurangan) di banyak tempat," kata JK.

KPK sebelumnya menyita uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin saat menggeledah kantor Kemenag, Jakarta, Senin (18/3). Uang tersebut disita dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain uang, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen di ruang kerja Lukman. (psp/osc)