JK Sebut Ide Sandi Hapus UN Bahaya Bagi Kualitas Pendidikan
CNN Indonesia
Selasa, 19 Mar 2019 21:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai usulan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno untuk menghapus Ujian Nasional (UN) dapat membahayakan kualitas pendidikan nasional. Menurut JK, pelaksanaan UN tetap penting sebagai standar evaluasi pendidikan di tiap daerah.
"Ini satu-satunya cara untuk evaluasi adalah pendidikan, misal di daerah ini baik, daerah lain rendah. Jadi harus jaga standar. Ada UN saja pendidikan kita masih rendah, bagaimana kalau tidak ada," ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (19/3).
JK mengaku tak setuju jika kelulusan siswa dilakukan melalui proses uji minat dan bakat. Pasalnya, jumlah siswa per tahun bisa mencapai 5 juta orang.
"Bagaimana bisa menguji bakat 5 juta orang setahun? Bagaimana caranya itu," katanya.
Saat acara debat cawapres, Sandi menyatakan akan menghapus ujian nasional jika memenangkan Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.
Sebagai gantinya, Sandi mengatakan para pelajar akan menjalani konsep penelusuran minat dan bakat.
"Kami pastikan bahwa ujian nasional dihentikan dan diganti dengan penelusuran minat dan bakat," kata Sandi dalam debat cawapres, Minggu (17/3).
Wacana UN menjadi perdebatan publik. UN dianggap tidak mencerminkan kualitas pendidikan, bahkan disebut sebagai pemicu kecurangan. Sebab sekolah dan dinas pendidikan menjadikan nilai baik di UN sebagai pengakuan kualitas pendidikan.
Penghapusan UN pun sempat mengemuka di publik saat diajukan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun wacana menguap karena tak disetujui pemerintah.
Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen menilai gagasan Sandi sebagai prasyarat memajukan kualitas pendidikan Indonesia.
"Negara-negara yang baik pendidikannya seperti Singapura telah merespons perkembangan terutama dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dengan menghapus ujian nasional," ujar Abduhzen kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).
Abduhzen menyebut penyelenggaraan selama ini kontraproduktif. Pasalnya tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan malah menanamkan mentalitas curang kepada anak didik.
Dia menyarankan UN diganti seperti penilaian portofolio di Singapura. Sekolah dan guru melakukan penilaian dan bimbingan secara personal dari awal masa pendidikan. Sehingga saat akhir masa pendidikan, tidak diperlukan ujian akhir.
[Gambas:Video CNN] (psp/dal)
"Ini satu-satunya cara untuk evaluasi adalah pendidikan, misal di daerah ini baik, daerah lain rendah. Jadi harus jaga standar. Ada UN saja pendidikan kita masih rendah, bagaimana kalau tidak ada," ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (19/3).
JK mengaku tak setuju jika kelulusan siswa dilakukan melalui proses uji minat dan bakat. Pasalnya, jumlah siswa per tahun bisa mencapai 5 juta orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat acara debat cawapres, Sandi menyatakan akan menghapus ujian nasional jika memenangkan Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.
"Kami pastikan bahwa ujian nasional dihentikan dan diganti dengan penelusuran minat dan bakat," kata Sandi dalam debat cawapres, Minggu (17/3).
Wacana UN menjadi perdebatan publik. UN dianggap tidak mencerminkan kualitas pendidikan, bahkan disebut sebagai pemicu kecurangan. Sebab sekolah dan dinas pendidikan menjadikan nilai baik di UN sebagai pengakuan kualitas pendidikan.
Penghapusan UN pun sempat mengemuka di publik saat diajukan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun wacana menguap karena tak disetujui pemerintah.
Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen menilai gagasan Sandi sebagai prasyarat memajukan kualitas pendidikan Indonesia.
"Negara-negara yang baik pendidikannya seperti Singapura telah merespons perkembangan terutama dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dengan menghapus ujian nasional," ujar Abduhzen kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).
Abduhzen menyebut penyelenggaraan selama ini kontraproduktif. Pasalnya tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan malah menanamkan mentalitas curang kepada anak didik.
Dia menyarankan UN diganti seperti penilaian portofolio di Singapura. Sekolah dan guru melakukan penilaian dan bimbingan secara personal dari awal masa pendidikan. Sehingga saat akhir masa pendidikan, tidak diperlukan ujian akhir.
[Gambas:Video CNN] (psp/dal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK