Kubu 02 Sebut Pendataan Dukungan oleh Polisi Rawan Intimidasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menyebut pendataan pemetaan arah dukungan pada Pilpres 2019 oleh aparat kepolisian bisa bertentangan dengan asas demokrasi dan netralitas aparat Polri.

Bahkan Suhendra mengaku khawatir hal ini bisa berimbas pada intimidasi dan penyalahgunaan wewenang dari aparat kepolisian.

Lihat juga: Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa

"Menurut hemat kami dapat bertentangan dengan asas demokrasi. Bahkan dikhawatirkan akan adanya intimidasi dan penyalahgunaan wewenang pihak aparat kepolisian nantinya," kata Suhendra saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (27/3).

Suhendra sendiri mengaku pihak BPN pun baru mengetahui informasi mengenai aparat kepolisian yang melakukan pemetaan arah dukungan di masyarakat ini beberapa waktu lalu.

Saat mengetahui itu, dia langsung mempertanyakan motif dan tujuan dari diambilnya langkah ini oleh aparat yang semestinya melakukan pengamanan alih-alih melakukan tugas atau kegiatan intelijen.

Direktur kantor hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

"Tentu kami mempertanyakan maksud, motif dan tujuan pendataan ini," kata Suhendra.

Pihaknya pun kata dia tak akan mempermasalahkan jika memang aparat kepolisian melakukan hal ini demi menjunjung keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun sekali lagi tugas itu memang mestinya dilakukan oleh pihak intelijen dan dilakukan secara tertutup.

"Jika menyangkut untuk pemetaan potensi kamtibmas, ya sah-sah saja dilakukan oleh Polri. Namun jika mengacu pada maksud tersebut, ini kan tugas intelijen ya, apa harus terbuka mekanismenya? Justru kan menjadi aneh jika mekanisme pemetaan intelijen tapi dilakukan dengan cara terbuka dan terekspose ke publik," kata dia.

Lihat juga: Polri: Data Dukungan Capres untuk Pemetaan Potensi Konflik

"Seyogyanya pihak kepolisian tetap berpegang pada asas kewajiban Tri Brata dan UU Kepolisian, dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangnnya," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyebut pihak kepolisian melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Haris mengklaim pihaknya memiliki data itu dari sejumlah daerah yang dihimpun oleh polres dan polsek dalam bentuk Microsoft Excel.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)

"Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan paslon 01 dan paslon 02. Dukungan siapa dukung siapa. Kelompok ini dukung siapa," kata Haris kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pada Selasa (26/3).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan pendataan yang dilakukan anggotanya itu hanya untuk pemetaan potensi konflik.

"Bisa saja anggota melakukan mapping kerawanan dan untuk mengidentifikasi potensi-potensi konflik yang mungkin dapat terjadi serta akan membuat cara bertindak dan rencana contigency nantinya apabila hal tersebut terjadi," kata Dedi saat dihubungi.

[Gambas:Video CNN] (tst/arh)