Istana Soal Masalah Rumah Dinas TNI: Kelimpahan Masa Lalu

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa pemerintah secara terus menerus mengupayakan kesejahteraan TNI dan Polri agar semakin baik.

Namun demikian, ia mengakui ada masalah dalam hal pemenuhan rumah dinas bagi prajurit. Menurutnya, itu merupakan warisan masa lalu.

Lihat juga: Sempat Dihalangi Warga, TNI Kosongkan 10 Rumah Dinas

"Regulasi dari dulu sudah bermasalah, aturan tidak konsisten, terus bagaimana implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada? Dan itu menumpuk dari belasan tahun. Yang ada semacam kelimpahan program dari masa lalu," kata Jaleswari, di Hotel Ashley, Jakarta, Kamis (28/3).

Lebih lanjut, ia mengatakan penyediaan rumah dinas bagi anggota TNI aktif baru mencapai 50 persen.

Meski begitu, Jaleswari mengatakan Presiden Joko Widodo sudah membahasnya dalam rapat terbatas soal kesejahteraan prajurit pada November 2018 dan menugaskan menteri terkait untuk menindaklanjuti hasilnya.

Lihat juga: TNI Sebut Tunjangan Bukan Satu-satunya Faktor Kesejahteraan

"Bagaimana Presiden meminta skema rumah dinas TNI dan Polri itu seperti apa, di ASN juga dan kemudian juga bicara tentang skema anggaran itu seperti apa dan lain-lain," tuturnya.

Walhasil, Jaleswari mengklaim bahwa Jokowi sudah memperhatikan kesejahteraan prajurit.

"Misal kesejahteraan dalam bentuk tunjangan, dalam bentuk rumah dinas serta dalam pemenuhan kebutuhan TNI dan Polri," imbuhnya.

"Secara jelas Pak Jokowi sudah mengadakan rapat terbatas dengan Kementerian yang bersangkutan, terakhir November 2018. Jadi sebetulnya Presiden konsern dalam urusan kesejahteraan TNI dan Polri karena diamanatkan dalam Undang-undang," tandas Jaleswari.

Lihat juga: Veteran Minta Kesejahteraan Prajurit Dibahas di Debat Pilpres

Sebelumnya, puluhan anggota keluarga veteran TNI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Prajurit, Veteran, dan Purnawirawan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Senin (25/3). Mereka meminta isu kesejahteraan prajurit masuk materi debat keempat Pilpres 2019.

Salah satu permasalahan yang mereka soroti adalah moratorium penggusuran tempat tinggal keluarga veteran dan purnawirawan dari rumah dinas.

Diketahui, debat capres keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3), dengan tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

[Gambas:Video CNN] (sas/arh)