Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Fokus Urusi Keamanan Siber
CNN Indonesia
Sabtu, 30 Mar 2019 12:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai belum serius mengurusi keamanan siber di Tanah Air.
Pakar Keamanan SIBER CISSReC Pratama Persadha menyatakan kedua paslon hanya fokus pada masalah konvensional. Padahal, menurut dia, ada ancaman perang siber sudah kian dekat.
"Selama ini hanya fokus pada perang konvensional, urus alutsista. Padahal ancaman di depan mata itu perang siber. Indonesia belum siap sama sekali. Belum ada konsentrasi kedua paslon ke sana. Konsentrasi hanya ke start up, unicorn. Itu kecil," kata Pratama di Jakarta, Sabtu (30/3).
Hal itu disampaikan dalam diskusi jelang debat keempat yang bakal membahas ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan dan hubungan internasional.
Pratama mengatakan berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), siber Indonesia pada 2018 tercatat diserang 225,9 juta kali. Tak hanya itu, kajian Frost & Sullivan yang diprakarsai Microsoft mengungkapkan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden keamanan siber mencapai US$ 34.2 miliar atau Rp483 triliun (kurs Rp 14.120 per USD).
Angka itu setara dengan 3,7 persen total PDB Indonesia yang mencapai US$932 miliar. Nilai itu juga disebut jauh lebih besar ketimbang kerugian negara akibat illegal fishing dan illegal logging.
Berdasarkan cybersecurity index, Indonesia saat ini berada di posisi 83. Posisi itu jauh di bawah Ghana, Vietnam, Thailand, dan Singapura.
Indonesia memang memiliki BSSN yang dibentuk Calon Petahana Joko Widodo pada 2018. Namun, badan ini disebut belum bekerja maksimal karena terkendala anggaran.
BSSN juga tak dilibatkan secara resmi dalam Pemilu 2019. Padahal, pemilihan presiden dan legislatif dilakukan bersamaan tahun ini. Pratama pun mengingatkan Pemilu bisa berantakan apabila sistem KPU terkena serangan siber.
Menurut dia, pada dasarnya Indonesia membutuhkan beberapa hal guna menguatkan keamanan siber. Salah satunya adalah kemampuan teknologi. Ia mengatakan banyak anak negeri membuat teknologi keamanan siber, namun jarang diserap negara.
Hal lain yang dibutuhkan adalah penguatan organisasi serta kemampuan sumber daya manusia di balik teknologi. Pratama berkata hal-hal itu sama sekali tak terlihat dalam visi misi kedua paslon capres-cawapres hari ini.
"Sebagai gagasan enggak ada. Sebagai pengaplikasian juga tidak ada," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional Roosdinal Salim menyatakan jajaran Jokowi sedang mempersiapkan Undang-Undang guna memantapkan peran dan fungsi BSSN. Menurutnya, hal ini juga yang memengaruhi pencairan anggaran.
"Kalau enggak ada Undang-Undangnya, nanti payung hukumnya apa? Kalau Pak Jokowi terpilih lagi, pasti concern-nya ke sana," (chr/agi)
Pakar Keamanan SIBER CISSReC Pratama Persadha menyatakan kedua paslon hanya fokus pada masalah konvensional. Padahal, menurut dia, ada ancaman perang siber sudah kian dekat.
"Selama ini hanya fokus pada perang konvensional, urus alutsista. Padahal ancaman di depan mata itu perang siber. Indonesia belum siap sama sekali. Belum ada konsentrasi kedua paslon ke sana. Konsentrasi hanya ke start up, unicorn. Itu kecil," kata Pratama di Jakarta, Sabtu (30/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pratama mengatakan berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), siber Indonesia pada 2018 tercatat diserang 225,9 juta kali. Tak hanya itu, kajian Frost & Sullivan yang diprakarsai Microsoft mengungkapkan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden keamanan siber mencapai US$ 34.2 miliar atau Rp483 triliun (kurs Rp 14.120 per USD).
Berdasarkan cybersecurity index, Indonesia saat ini berada di posisi 83. Posisi itu jauh di bawah Ghana, Vietnam, Thailand, dan Singapura.
Indonesia memang memiliki BSSN yang dibentuk Calon Petahana Joko Widodo pada 2018. Namun, badan ini disebut belum bekerja maksimal karena terkendala anggaran.
BSSN juga tak dilibatkan secara resmi dalam Pemilu 2019. Padahal, pemilihan presiden dan legislatif dilakukan bersamaan tahun ini. Pratama pun mengingatkan Pemilu bisa berantakan apabila sistem KPU terkena serangan siber.
Menurut dia, pada dasarnya Indonesia membutuhkan beberapa hal guna menguatkan keamanan siber. Salah satunya adalah kemampuan teknologi. Ia mengatakan banyak anak negeri membuat teknologi keamanan siber, namun jarang diserap negara.
Hal lain yang dibutuhkan adalah penguatan organisasi serta kemampuan sumber daya manusia di balik teknologi. Pratama berkata hal-hal itu sama sekali tak terlihat dalam visi misi kedua paslon capres-cawapres hari ini.
"Sebagai gagasan enggak ada. Sebagai pengaplikasian juga tidak ada," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional Roosdinal Salim menyatakan jajaran Jokowi sedang mempersiapkan Undang-Undang guna memantapkan peran dan fungsi BSSN. Menurutnya, hal ini juga yang memengaruhi pencairan anggaran.
"Kalau enggak ada Undang-Undangnya, nanti payung hukumnya apa? Kalau Pak Jokowi terpilih lagi, pasti concern-nya ke sana," (chr/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK