ANALISIS

Bagi-bagi Jatah Menteri, Jerat Politik Dagang Sapi Prabowo

CNN Indonesia
Rabu, 03 Apr 2019 10:19 WIB
Jatah kursi menteri untuk PKS dan PAN dinilai bisa mendorong partai lebih giat memenangkan Prabowo-Sandi, namun juga menimbulkan citra politik transaksional. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo bicara soal kesepakatan dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional terkait jatah kursi menteri seandainya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang Pilpres 2019.

Hashim mengatakan PAN akan mendapat tujuh kursi dan PKS enam kursi. Jatah partai lainnya masih dalam tahap diskusi.

Pernyataan itu menimbulkan kontroversi lantaran diumumkan dua minggu sebelum hari pemungutan suara. PKS enggan menanggapi isu tersebut. Partai Demokrat pun angkat bicara dengan mengklaim punya delapan jatah kursi.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno isu bagi-bagi jabatan itu tidak elok diperbincangkan sebelum ada hasil Pilpres 2019.


Ia menilai hal ini justru akan menimbulkan sentimen negatif pada kubu Prabowo-Sandiaga karena semakin menguatkan citra politik transaksional di BPN.

Politik transaksional atau politik dagang sapi ini, kata Adi, memiliki stigma buruk di masyarakat dan justru akan menimbulkan pandangan negatif.

"Saya melihat ada sentimen negatif karena dari dulu kita kutuk politik dagang sapi yang cukup mengemuka mulai zamannya Orde Baru," kata Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Pernyataan soal jatah kursi ini juga berpotensi menutup sumber dukungan baru terhadap BPN. Adi berkata dengan pembagian yang hampir saklek tersebut, pihak lain yang ingin mendukung akan cenderung enggan dan mengurungkan niatnya.

"Mereka yang belum menentukan pilihan dan berharap jadi menteri itu, ya seakan pintunya sudah tertutup rapat. Hampir semua pos menteri disapu bersih," kata Adi.


Terlepas dari efek negatif itu, Adi mengatakan tujuan BPN mengemukakan isu bagi-bagi jabatan ke publik untuk mengkonsolidasikan kekuatan pendukung Prabowo-Sandiaga.

Adi berkata dengan diberikan kepastian menduduki jabatan menteri, PKS dan PAN akan semakin habis-habisan dalam memenangkan mantan Danjen Kopassus dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ke kursi RI 1 dan RI 2.

"Penyebutan jatah kursi seakan ada kesan memastikan parpol pengusung soal jatah kursi jadi tak ada alasan PKS, PAN, Demokrat tidak all out memenangkan 02. Artinya biar tidak ada simpang siur soal konsesi politik di tubuh BPN," ucap Adi.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego meyakini kubu Prabowo-Sandiaga punya pertimbangan rasional untuk mempublikasikan jatah menteri di tubuh BPN.

Menurutnya, mempublikasikan jatah menteri berfungsi sebagai penyemangat yang efektif bagi parpol-parpol pendukung Prabowo.


"Orang-orang yang disebut dianggap punya pengikut pemilih sehingga kalau diambil A, pengikutnya banyak menguntungkan," katanya.

Hanya saja hal ini justru menimbulkan masalah baru. Indria mengatakan pernyataan soal bagi-bagi jatah kursi ini bisa menimbulkan perpecahan di tubuh koalisi.

Dia beralasan masih ada partai-partai lain seperti Berkarya yang belum diketahui mendapatkan berapa jatah menteri. 

"Bagaimana yang tidak disebut sehingga partai bisa terpecah karena kepentingan dari orang-orang parpol yang sudah terakomodasi dan belum tentu berbeda," katanya.

[Gambas:Video CNN] (sah/wis)
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER