"Kecil kemungkinan terjadi people power," kata Arif usai diskusi di Forum Parlemen Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, Kamis (4/4).
Arif meyakini mungkin akan ada orang-orang yang turun ke jalan memprotes kemungkinan kecurangan terjadi, namun tidak akan besar. Mengingat, sekalipun terjadi kecurangan, namun tidak akan terstruktur, masif, dan sistematis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keyakinan Arif itu dilandasi perekonomian Indonesia sekarang-sekarang ini. Arif menilai masyarakat dalam jumlah besar baru akan turun ke jalan jika kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi. Misalnya harga sembako dan BBM melonjak drastis hingga melampaui daya beli.
Arif berangkat dari pelaksanaan pemilu di Malaysia. Dia mengatakan bahwa Kecurangan pemilu di sana tergolong sistematis. Akan tetapi, tidak sampai membuat masyarakat turun ke jalan.
Dia memberi contoh lain, yakni soal gelombang massa yang turun ke jalan di Venezuela. Menurutnya, massa turun ke jalan lebih karena ketiadaan pangan atau kebutuhan sehari-hari, bukan implikasi dari kecurangan pemilu yang terjadi.
"Banyak negara termasuk di Indonesia itu lebih terdampak oleh problem keseharian," kata Arif.
Terbelenggu Fanatisme
Arif menjelaskan lebih jauh soal peluang orang turun ke jalan yang tetap masih ada. Menurut Arif, mereka turun ke jalan dikarenakan masyarakat Indonesia kini cenderung fanatik terhadap pasangan calon peserta pilpres yang didukungnya.
Selain itu faktor lain yang membuat mereka akan turun ke jalan, yakni media sosial. Arif mengamini bahwa kini informasi dapat diperoleh dari mana saja, terutama berkat internet yang bisa 'memprovokaasi' orang melakukan protes kecurangan pemilu.
Amien Rais saat aksi Apel Siaga Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi menolak kecurangan pemilu didepan kantor KPU, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). |
Satu catatan dari Arif yang menjadi kelemahan masyarakat Indonesia adalah terbelenggu fanatisme terhadap paslon yang didukungnya. Oleh karena itu, para pendukung fanatik dipastikan enggan mengakui kesalahan dari kubu yang didukungnya.
"Bias kognitif. Itu mempercayai sesuatu karena dia mempercayai saya. Jadi kalau dia sesuai dengan kepentingan saya, dia benar. Kalau berlawanan pasti salah. Faktor itu yg membuat masyarakat rentan diprovokasi. Terutama dari kanal politik," kata Arif.
Amien menyatakan sudah tidak percaya terhadap MK sebagai lembaga yang diamanatkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
"Kita tidak percaya dengan MK, jadi kaya harus menyelesaikan masalah on our own," kata di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin (1/4).
[Gambas:Video CNN] (bmw/osc)
