PR di Pundak Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi soal Perempuan

CNN Indonesia | Minggu, 07/04/2019 07:17 WIB
PR di Pundak Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi soal Perempuan Simulasi pemilu 2019 untuk kaum perempuan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Deru kipas angin berukuran besar barangkali tak mampu menepis udara panas GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/4). Meski demikian simulasi Pemilu 2019 bertajuk 'Perempuan Memilih' tetap dilaksanakan.

Tiga organisasi inisiator simulasi, Koalisi Perempuan Indonesia, Institut Kapal Perempuan dan Migrant Care, menaruh harap kegiatan ini akan memberikan gambaran teknis jalannya Pemilu 2019 dan suara kaum rentan termasuk kaum perempuan bisa bernilai.

Diana dari Migrant Care Indramayu mengaku dirinya menemui kesulitan saat praktik menggunakan hak pilih. Ia musti menentukan pilihan pada tiap kertas suara yang berjumlah lima lembar. Kalau dihitung, Diana menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit untuk membuka, menentukan pilihan, dan melipat kertas.


"Yang susah itu yang kertasnya besar, DPRD Provinsi dan Daerah. Enggak ada foto, tulisan nama kecil-kecil. Kertasnya tebal dan susah dilipat, belum tempat pencoblosan jauh lebih kecil daripada kertasnya," ujarnya pada CNNIndonesia.com.


Di sisi lain, Yurlina mengaku senang dengan kegiatan simulasi sehingga ia bisa memperoleh gambaran besarnya kertas suara saat pemilu 2019 nanti. Namun masih ada yang menurutnya perlu diperbaiki. Kaum disabilitas termasuk dirinya mendapat prioritas saat menggunakan hak pilih. Pada praktiknya, tidak demikian.

"Meja tempat kotak suara terlalu tinggi. Makanya tadi dibantu diturunkan kotaknya. Padahal ya kami bukan ingin dilayani tapi diberi akses," katanya.

Ia yang menggunakan kursi roda berharap panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat memperhatikan akses untuk kaum disabilitas. Yuliarti memberikan contoh dengan memberikan akses tempat yang cukup lebar bagi pengguna kursi roda dan meja kotak suara yang tidak terlalu tinggi.

Dia ingin benar-benar berpartisipasi dalam Pemilu 2019 secara penuh termasuk memasukkan sendiri surat suara ke dalam kotak suara.

"Kan ada itu yang surat suaranya dibantu dimasukkan orang lain (panitia), tetapi kami kan mau masukin sendiri," imbuhnya.


Ada harapan bahwa simulasi yang melibatkan perempuan mampu menjaring suara perempuan lebih banyak, sehingga ada keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Selain itu ada harapan bahwa perempuan bisa turut andil dalam isu-isu kaumnya terlebih memilih pemimpin yang memperhatikan isu perempuan.

Terkait akan hal ini, Sutriyatmi, Deputi I Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, menilai kedua kandidat pasangan calon presiden dan wakil sama-sama menaruh perhatian mengenai isu perempuan. Dua-duanya, kata dia, menunjukkan program yang mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan.

Simulasi pemilu 2019 bagi perempuan disabilitas. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Lebih lanjut lagi ia berkata hal ini tampak dalam debat beberapa waktu lalu. Koalisi Perempuan Indonesia dan lembaga lain sempat mengusulkan pertanyaan saat debat terkait isu perempuan. Kedua kandidat sama-sama menyorot soal kebutuhan praktis yakni sembako dan kesehatan.

"Sembako memang kebutuhan semua orang (tetapi) di kita budayanya kebutuhan utama perempuan untuk memikirkan sembako. Dua-duanya 'jualan' itu. Yang kedua kesehatan. Yang paling kelihatan paslon 01. Paslon 02 juga ada. Namun secara umum ini kurang tajam," ujarnya.


Ia menganggap kedua kandidat masih menitikberatkan pada kebutuhan praktis dan belum memperhatikan yang lebih strategis. Ada isu-isu spesifik yang sebenarnya bisa diangkat seperti perjuangan batas minimal usia perkawinan, terutama batas minimal usia untuk perempuan.

Menurutnya ada dampak-dampak yang musti menjadi perhatian jika tidak ada revisi undang-undang seperti pelanggaran hak pendidikan anak, risiko kesehatan, kemudian dalam jangka panjang ada risiko perkembangan bayi tidak maksimal karena stunting. Efeknya jelas ada pada indeks pembangunan manusia Indonesia.

Ini pun hanya satu contoh, kata dia, masih ada perjuangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan perjuangan pengesahan RUU Perlindungan ART.

"Ini di depan mata, praktisnya bisa dipenuhi, secara substansi bisa diusahakan dipenuhi. Kalau mereka serius ya memperjuangkan ke depan seperti apa potret bangsa yang akan dibangun, ini bisa dipakai," imbuhnya.


Kesetaraan Peran

Dalam kesempatan serupa, Yolanda Panjaitan, akademisi yang tergabung dalam Cakra Wikara Indonesia menambahkan perbaikan pun perlu dilakukan dari sisi kesetaraan peran dan hak perempuan. Ia menyorot pada keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan perjuangan perempuan untuk mencapai jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan maupun lembaga.

Menurutnya pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu diperbaharui agar partai politik mendorong pemberdayaan perempuan. Yolanda berkata partai politik juga perlu mendorong perempuan untuk maju sebagai kepala daerah.

"Jumlah perempuan yang jadi kepala daerah rendah. Yang dicalonkan pun sebagian terkait kekerabatan politik dan ekonomi. Laki-laki pun juga ada yang seperti itu. Kita ingin mendorong perempuan (untuk menjadi kepala daerah) dengan basis rekrutmen luas," katanya.


Demikian pula terkait UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia melihat perempuan sulit mencapai jabatan hingga eselon 1 atau 2. Perempuan harus terbentur aturan promosi jabatan. Padahal mereka punya beban ganda yakni tanggungjawab pekerjaan dan tanggungjawab mengurus rumah tangga.

"Mau naik jabatan, harus naik golongan dulu. Naik golongan harus ikut diklat dan bisa sebulan. Perempuan sulit, enggak bisa meninggalkan rumah terlalu lama. Perempuan punya beban ganda. Ini enggak dialami laki laki dan belum dikenali UU ASN saat ini," kata Yolanda.

Keduanya berharap kedua kandidat bisa mempertajam program mereka terkait isu perempuan. Sutriyatmi pun ingin agar jika sudah menjadi program, program benar-benar dijalankan bukan hanya ditampung. Perempuan pun diharapkan turut terlibat aktif dengan menggunakan hak pilihnya.

Jika hak pilih digunakan dengan benar dan sah, maka baik pihak pemilih maupun yang dipilih tidak dirugikan.

"Secara substansi suara perempuan adalah suara warga negara, masalah perempuan adalah masalah warga negara," katanya.
[Gambas:Video CNN] (els/DAL)