FPI Desak Polisi Usut Simpatisan Jokowi dalam Ricuh di Sleman

Jakarta, CNN Indonesia -- Front Pembela Islam (FPI) mendesak polisi mengambil tindakan hukum tegas terhadap anggota salah satu partai pengusung calon presiden Jokowi yang dinilai telah bertindak brutal dalam kericuhan di Sleman, Yogyakarta, kemarin.

"Dewan Pimpinan Pusat FPI mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan hukum yang tegas, sebagaimana yang sering dipraktikkan ketika tuduhan pelanggaran hukum dituduhkan kepada pendukung 02," demikian keterangan tertulis FPI yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (8/4).

Juru bicara FPI Slamet Maarif membenarkan FPI mengeluarkan keterangan resmi tersebut.

Lihat juga: Kronologi Bentrok Simpatisan PDIP dengan FPI Yogyakarta

Kericuhan di Sleman, terjadi tak jauh dari bangunan bekas markas FPI Yogyakarta di Jalan Yogya-Wates km 8 Padukuhan Ngaran Balecatur, Gamping, Sleman, Yogakarta.

Kericuhan melibatkan massa simpatisan PDIP dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf, dengan massa di wilayah markas FPI.

Polisi menduga aksi saling lempar itu dipicu oleh provokasi. Tak ada korban dalam kerusuhan ini namun polisi mencatat satu kendaraan rusak.

Lihat juga: Polisi Terapkan Pengamanan Maksimal Kampanye Prabowo di DIY

FPI menyebut apa yang dilakukan massa dari pendukung 01 itu sudah masuk kategori anarkistis, brutal, dan biadab. FPI juga menyebut aksi dari pendukung 01 itu sudah di luar batas, melanggar norma hukum, dan keadaban.

"Tindakan tersebut sudah merupakan tindakan kriminal terorganisir serta Pidana Pemilu yang semestinya berimplikasi pada sanksi pembatalan partai yang bersangkutan sebagai peserta pemilu".

FPI menyatakan sudah menjadi standar dari aparat untuk menindak tegas pendukung kubu 02 meski baru terindikasi melanggar hukum.

Lihat juga: Yusril Tuduh FPI-PKS Buang Bendera PBB di Kampanye Prabowo

Atas dasar itu FPI menuntut sikap yang sama dilakukan polisi kepada pendukung capres 01 dalam kasus kericuhan di Sleman.

"Kini sikap yang sama mestinya mesti dipraktekkan oleh aparat hukum untuk menunjukkan bahwa Aparat Hukum tetap profesional, modern dan terpercaya."

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Yogyakarta Bambang Praswanto enggan berkomentar terkait insiden itu. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian.

(bmw/wis)