Komnas HAM: Petunjuk Kejaksaan Bak 'Copas-Copas'

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terkendala dalam pelimpahan berkas dari pihaknya ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, petunjuk dari Korps Adhyaksa tidak ada yang baru.

Hal itu dikatakannya terkait jawaban Kejaksaan Agung atas pelimpahan berkas dari Komnas HAM pada 26 Desember 2018.

Lihat juga: Keluarga Korban 1998 Pesimistis pada Jokowi, Tolak Prabowo

"Intinya tidak ada sesuatu yang baru mengenai status dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian petunjuk juga sama, kayak copas (copy paste), terus copas, sama yang lain," jelas Beka.

Menurut Beka, jawaban dari Kejagung itu tak berbeda dari petunjuk-petunjuk pengembalian berkas sebelumnya. Petunjuk-petunjuk itu mencakup kurangnya bukti wawancara, kurang jelasnya konstruksi peristiwa, dan masih kurangnya bukti-bukti.

Jawaban itu pula yang sudah lebih dulu pihaknya terima dari Kejagung pada 27 November 2018.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Berkas yang sudah bolak-balik Komnas HAM-Kejagung itu adalah berkas kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Yakni, peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari, penembakan misterius, penghilangan paksa 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, serta peristiwa Wasior dan Wamena.

Berkas pelanggaran HAM sudah diselesaikan oleh Komnas HAM dan sudah diterima oleh Kejaksaan agung.

"Kenapa Jaksa Agung? Karena undang-undang HAM dan Pengadilan HAM memberikan kewenangan kepada Kejagung itu sebagai penyidik," kata Beka.

Lihat juga: KontraS Sebut Tiap Kubu Sumbang Purnawirawan dengan Kasus HAM

Lebih lanjut, Beka menceritakan pihaknya sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo serta Menteri Sekertaris Negara Pratikno pada 8 Juni 2018. Dalam pertemuannya Presiden menanyakan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat.

"Kami merekomendasikan dua; [pertama] secara yudisial, Presiden harus menyelesaikan kasus-kasus ini secara yudisial," jelas Beka.

Kemudian, rekomendasi Komnas HAM kedua adalah Presiden dapat menyelesaikan peristiwa yang masih baru terjadi. Karena bukti-bukti dan pelaku-pelaku masih dapat digali.

Jaksa Agung M Prasetyo mengaku pengembalian berkas dari Komnas HAM dilakukan karena masih ada petunjuk dari pihaknya yang belum dilengkapi. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

"Kemudian secara politik kekuasaan juga banyak menimbulkan keguncangan politik itu akan sangat bagus jika dijadikan kotak Pandora karena sekali kebuka akan terbuka juga kasus-kasus yang lain jadi penyelesaiannya akan sangat mudah," jelas Beka.

Sebelumnya, Jaksa Agung Mohamad Prasetyo mengaku masih kesulitan dalam menyelesaikan penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pasalnya, waktu terjadinya peristiwa pelanggaran HAM sudah terlalu lama yang menyulitkan pembuktian serta ketiadaan pengadilan HAM Ad Hoc.

"Saya bisa pahami siapa pun yang menangani kasus itu akan menghadapi kesulitan dan kendala waktu terlalu lama," ujar H.M. Prasetyo seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/1).

Karena kesulitan tersebut itulah, Presetyo mengembalikan sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM. Menurutnya, masih ada petunjuk yang belum dilengkapi oleh Komnas HAM.

[Gambas:Video CNN] (sas/arh)