Jokowi Janji Berikan Dana Operasional untuk Kepala Desa
CNN Indonesia
Rabu, 10 Apr 2019 18:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan dana operasional kepada kepala desa di seluruh Indonesia. Jokowi mengatakan dana operasional penting didapatkan oleh kepala desa untuk menunjang kegiatan di masing-masing desa.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/4). Jokowi awalnya mendengarkan keluhan Zulyatman, kepala desa di Sumatera Barat, soal dana operasional tersebut.
"Artinya kan ada dana operasional. Benar kan? Saya pikirkan, segera akan kami putuskan, tapi berapanya belum. Karena saya tahu dana operasional untuk kepala desa ini penting sekali karena (ada) undangan," kata Jokowi disambut riuh kepala dan perangkat desa yang hadir.
Jokowi mengatakan setelah ini pihaknya akan mematangkan aturan untuk mengucurkan dana operasional bagi para kepala desa. Mantan wali kota Solo itu berjanji dalam waktu dekat akan memutuskan besaran dana operasional bagi kepala desa tersebut.
"Sehingga kegiatan kegiatan yang ada di desa tak membebani bapak ibu," ujarnya.
Dikonfirmasi usai acara, Jokowi menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar mengelola dana desa. Sampai tahun ini pemerintah, kata Jokowi telah mengucurkan dana desa total sejumlah Rp257 triliun.
Menurut Jokowi, dana desa itu setiap tahunnya digunakan untuk membangun jalan desa, jembatan, irigasi, posyandu, embung, pasar desar, dan lain-lainnya. Sehingga, kata Jokowi dibutuhkan dana operasional bagi kepala desa dalam setiap mengontrol penggunaan dana agar efektif. Mantan gubernur DKI Jakarta itu tak ingin nantinya kepala desa justru mencari uang operasional lewat penyelewengan.
"Lebih bagus yang legal, yang sudah kami tentukan dengan aturan yang ada. Itu akan lebih baik," tuturnya.
Jokowi belum bisa menyebut besaran dana operasional yang akan pihaknya berikan kepada para kepala desa. Menurut Jokowi, untuk besaran dana operasional akan diurus Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Belum tahu, nanti dihitung dulu, nanti Menteri Keuangan itu urusannya," kata Jokowi.
Selain berjanji memberikan dana operasional, Jokowi mengaku juga akan menyederhanakan laporan penggunaan dana desa. Ia menyadari latar belakang pendidikan kepala desa di Indonesia tak semuanya sama. Jokowi ingin laporan tak membuat pusing kepala desa, tetapi bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi laporan tuh enggak usah tebal, ruwet-ruwet apa sih. Kalau saya orientasinya bukan prosedur, orientasi tuh hasil , hasilnya dah jelas, laporan tuh hanya administrasi, prosedur," ujarnya.
Jokowi sudah menaikkan gaji para kepala dan perangkat desa. Kenaikan gaji tersebut tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[Gambas:Video CNN] (fra/ugo)
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/4). Jokowi awalnya mendengarkan keluhan Zulyatman, kepala desa di Sumatera Barat, soal dana operasional tersebut.
"Artinya kan ada dana operasional. Benar kan? Saya pikirkan, segera akan kami putuskan, tapi berapanya belum. Karena saya tahu dana operasional untuk kepala desa ini penting sekali karena (ada) undangan," kata Jokowi disambut riuh kepala dan perangkat desa yang hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga kegiatan kegiatan yang ada di desa tak membebani bapak ibu," ujarnya.
"Lebih bagus yang legal, yang sudah kami tentukan dengan aturan yang ada. Itu akan lebih baik," tuturnya.
Jokowi belum bisa menyebut besaran dana operasional yang akan pihaknya berikan kepada para kepala desa. Menurut Jokowi, untuk besaran dana operasional akan diurus Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Belum tahu, nanti dihitung dulu, nanti Menteri Keuangan itu urusannya," kata Jokowi.
Selain berjanji memberikan dana operasional, Jokowi mengaku juga akan menyederhanakan laporan penggunaan dana desa. Ia menyadari latar belakang pendidikan kepala desa di Indonesia tak semuanya sama. Jokowi ingin laporan tak membuat pusing kepala desa, tetapi bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi laporan tuh enggak usah tebal, ruwet-ruwet apa sih. Kalau saya orientasinya bukan prosedur, orientasi tuh hasil , hasilnya dah jelas, laporan tuh hanya administrasi, prosedur," ujarnya.
Jokowi sudah menaikkan gaji para kepala dan perangkat desa. Kenaikan gaji tersebut tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[Gambas:Video CNN] (fra/ugo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK