Aktivis HAM Ingatkan Jokowi Serap Suara Rakyat soal Novel
CNN Indonesia
Kamis, 11 Apr 2019 11:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan agar Presiden Joko Widodo mematuhi suara rakyat yang menghendaki penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Communication Officer Lokataru Foundation sekaligus pegiat Kamisan Ahmad Sajali mengatakan Jokowi harus berani membuat keputusan untuk mendukung meski bisa berdampak negatif bagi citra Jokowi.
"Di change.org sudah terdapat sekitar 250 ribu orang yang menandatangani petisi. Itu angka nominal keresahan orang yang ingin kasus ini selesai dan tidak berulang lagi begitu," ujar Ahmad kepada CNNIndonesia.com usai diskusi 'Dua Tahun Kasus Novel' di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu malam (10/4).
Ahmad lantas mengungkit kembali laporan penyelidikan Koalisi Masyarakat Sipil yang dirilis Januari 2019.
Laporan itu berisi nama-nama aktor di balik penyerangan yang salah satunya diduga berlatar belakang jenderal.
Jokowi dinilai Ahmad harus berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus penyiraman Novel meski bisa memicu konflik baru karena diduga melibatkan sosok jenderal itu.
"Tapi masa dia (Jokowi) tidak mendengar 250 ribu suara orang ini yang siap mengapresiasi kerjanya kalau pengungkapan kasus Novel Baswedan selesai," kata Ahmad.
Ahmad mengatakan 250 ribu orang tersebut adalah orang-orang yang peduli dan ingin negara menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ahmad khawatir bila kasus Novel tak kunjung terungkap, akan ada ketakutan di masyarakat karena negara tidak mampu melindungi warga negara dari pelanggaran HAM.
"Ketakutan akan muncul, nama sebesar Novel saja tidak selesai bagaimana kalau nanti menimpa nama-nama lain," kata Ahmad.
Ahmad meyakini penuntasan kasus Novel tergantung pada kemauan pemerintah untuk mengungkap. Prosedur penegakan hukum sudah ada dan harus dijalankan dengan baik.
"Tinggal diungkapkan saja dan tinggal dijalankan metode penyelidikan, penyidikan, dan pengadilannya sehingga kita bisa di kemudian hari bisa tahu siapa aktor di balik kasus Novel dan motifnya," kata Ahmad.
Ahmad mengatakan ketika aktor ini terungkap, kasus ini bisa dijadikan evaluasi untuk melakukan perubahan dalam tubuh organisasi agar lebih baik.
"Sehingga kita bisa ciptakan sistem yang tidak korup dan ke depannya tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung di negara kita," ujar Ahmad. (jnp/wis)
Communication Officer Lokataru Foundation sekaligus pegiat Kamisan Ahmad Sajali mengatakan Jokowi harus berani membuat keputusan untuk mendukung meski bisa berdampak negatif bagi citra Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan itu berisi nama-nama aktor di balik penyerangan yang salah satunya diduga berlatar belakang jenderal.
Ahmad mengatakan 250 ribu orang tersebut adalah orang-orang yang peduli dan ingin negara menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ahmad khawatir bila kasus Novel tak kunjung terungkap, akan ada ketakutan di masyarakat karena negara tidak mampu melindungi warga negara dari pelanggaran HAM.
"Ketakutan akan muncul, nama sebesar Novel saja tidak selesai bagaimana kalau nanti menimpa nama-nama lain," kata Ahmad.
Ahmad meyakini penuntasan kasus Novel tergantung pada kemauan pemerintah untuk mengungkap. Prosedur penegakan hukum sudah ada dan harus dijalankan dengan baik.
"Tinggal diungkapkan saja dan tinggal dijalankan metode penyelidikan, penyidikan, dan pengadilannya sehingga kita bisa di kemudian hari bisa tahu siapa aktor di balik kasus Novel dan motifnya," kata Ahmad.
"Sehingga kita bisa ciptakan sistem yang tidak korup dan ke depannya tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung di negara kita," ujar Ahmad. (jnp/wis)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK