BPN Tuding Pemerintah Biang Hoaks dan Retas Akun Pendukung

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon 02, Ahmad Riza Patria menuding pemerintah sebagai biang keladi peretasan akun-akun media sosial pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Sekarang kita buktiin ternyata pendukung kami dihack akunnya," kata Riza di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Minggu (14/4).

Hal ini diungkap terkait peretasan akun Twitter Said Didu setelah debat terakhir pilpres 2019, Sabtu (13/4). Sebelumnya, Said Didu yang merupakan mantan staf khusus menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo- Sandiaga.

Lihat juga: UAS Bantah Tudingan pada Akun Twitter Said Didu yang Diretas

Said mengaku terakhir masuk ke dalam akun Twitter @saididu, persis sebelum debat kelima pilpres 2019 berlangsung. Namun saat keluar arena debat, akunnya otomatis tak bisa dibuka.

Bukan hanya Said Didu, menurut Riza sebelumnya pesohor lain pendukung Prabowo-Sandiaga seperti Ustad Haikal Hasan, dan Ferdinand akun media sosialnya juga diretas. Riza bilang tidak lain hal itu ulah pemerintah.

"Siapa yang bisa melakukan ini tentu orang yang punya kekuasaan, teknologi, anggaran dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sisa waktu ini tidak terjadi lagi," katanya.

Selain menjadi dalang peretasan, anggota DPR fraksi Gerindra ini juga memastikan bahwa pemerintah merupakan biang kerok dari semua berita bohong, hingga ujaran kebencian di media sosial menjelang Pilpres 2019. Ia menyatakan sepakat dengan pernyataam Rocky Gerung bahwa pemerintah sebagai pabrik hoaks.

Lihat juga: Akun Twitter Diretas, Said Didu Minta Kominfo Adil

"Saya setuju dengan Rocky Gerung, bahwa pabrik hoaks ada pada pemerintah. Kenapa? Karena punya regulasi, program, anggaran, aparat, SDM, media, punya kekuatan lain," ungkap Riza.

Sebelumnya, sejumlah tokoh yang menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Sandi juga mengaku akun media sosial mereka diretas. Mereka adalah Haikal Hassan Barak, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, dan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari. 

Namun, terkait aksi peretasan ini, pengamat menilai hal itu bisa terjadi karena kelalaian dari pengguna media sosial itu sendiri. Sebab, media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp sudah menggunakan pengaman berlapis seperti otentifikasi dua faktor. Apalagi, sebagai tokoh publik yang diincar akun pribadinya, mesti lebih waspada terhadap keamanan siber.  (ray/eks)