Kapolda Sebut 853 TPS di Sumatra Selatan Rawan

Palembang, CNN Indonesia -- Kepala Polda Sumatra Selatan Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara mengungkapkan, pada Pemilu 2019 ini terdapat 853 tempat pemungutan suara (TPS) rawan yang berada di wilayah daerah tersebut. TPS-TPS rawan itu menjadi fokus pihaknya pada Rabu 17 April mendatang.

Zulkarnain menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan 11.985 personel untuk mengamankan total 25.326 TPS yang ada di Sumsel sejak Minggu (14/4) kemarin.

Untuk TPS aman, Polda Sumsel menugaskan dua personel untuk menjaga 5-8 TPS dengan berpatroli keliling, yang dibantu oleh personel TNI serta Linmas. Namun untuk setiap TPS rawan akan dijaga masing-masing oleh dua personel.

"Pemetaan TPS rawan ini terkait kondisi geografis, sulitnya akses, serta pernah mengalami kerusuhan atau ada hal yang tidak kondusif, seperti di Lahat dan Empat Lawang yang pada pilkada serentak tahun lalu terjadi kerusuhan dan bentrok massa," ujar Zulkarnain, Senin (15/4).

Lihat juga: Mahfud MD Ingatkan KPU Siap Dihujani Gugatan Usai Pemilu 2019

Secara keseluruhan, Zulkarnain mengatakan, tugas pengamanan aparat polisi dimulai dari penyaluran logistik, pemungutan suara, hingga tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Serta penjagaan aset dan bangunan penting seperti kantor KPU dan Bawaslu.

Saat ini Polda Sumsel tengah melakukan pengamanan proses penyaluran logistik ke PPK.

"Sejauh ini tidak ada masalah dalam penyaluran [logistik]. Saya juga sudah pantau langsung penyaluran di TPS yang ada di kawasan perairan seperti Kecamatan Makarti Jaya, Banyuasun," jelas dia.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menjelaskan paling lambat satu hari sebelum pencoblosan seluruh logistik, mulai dari surat, kotak, dan bilik suara sudah tiba di TPS.
Meski begitu, dia mengakui masih ada beberapa kendala seperti kurangnya surat suara. KPU Sumsel sudah menindaklanjuti hal tersebut untuk segera diakomodasi setiap kekurangan.

"Kita targetkan partisipasi masyarakat untuk mencoblos hingga 77,5 persen dari total 5.883.340 jumlah daftar pemilih tetap," ungkap dia.

Lihat juga: Kisruh Pemilu Luar Negeri Jadi Sorotan Tim Jokowi dan Prabowo

Terpisah, Ketua Bawaslu Sumsesl Iin Irwanto mengatakan selama pelaksanaan kampanye pihaknya menerima 28 kasus pelanggaran pemilu yang didominasi dengan pelanggaran alat peraga kampanye (APK).

Pihaknya pun mewaspadai potensi praktik politik uang. Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan juga akan keliling kampung untuk memantau potensi pelanggaran pemilu di sejumlah daerah. (idz/osc)