FOTO: Pemilu 1955, Tonggak Sejarah Demokrasi Indonesia

Pemilu 1955 diadakan di tengah suasana keamanan negara yang tidak kondusif akibat banyaknya pemberontakan. Tampak papan gambar partai-partai dalam pemilu yang dipasang di tepi jalan, di Jalan Prapatan Kwitang Jakarta, 24 Juli 1955. (Sumber: ANRI)

Saat itu, pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo menghantui di beberapa daerah. Suasana pemilu di kawasan Pecinan, Jakarta 29 September 1955. (Sumber: ANRI)

Sehingga anggota angkatan bersenjata (APRI) berjaga di daerah rawan di sekitar tempat pemilihan untuk melakukan pengamanan Pemilu 1955. Tampak petugas berjaga di Kebon Kacang, Jakarta 29 September 1955. (Sumber: ANRI)

Pemilu 1955 ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Para pemilih sedang mengantre dengan tertib menunggu giliran untuk menggunakan hak pilihnya, Jakarta 29 September 1955. (Sumber: ANRI)

Sebanyak 260 kursi DPR, 520 kursi konstituante, dan 14 kursi utusan golongan diperebutkan. Tampak Mohammad Natsir (berkacamata dan memakai peci) Ketua Umum Masyumi, sedang menanti giliran untuk menukar surat suara, 29 September 1955. (Sumber: ANRI)

Pemandangan waktu berjalannya pemilihan umum di kota Semarang di mana telah disediakan panitia penitipan anak di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, 15 Desember 1955. (Sumber: ANRI)

Seorang anggota APRI sedang memperhatikan surat suara yang bergambar lambang-lambang partai politik sebelum dicoblos, 29 September 1955. (Sumber: ANRI)

Pemilu dipersiapkan oleh pemerintahan Ali Sastroamidjojo, namun pada hari pemilihan ia malah mengundurkan diri. Pada bagian belakang bilik suara TPS Kebun Binatang Cikini dibentangkan kain untuk menjaga kerahasiaan pilihan pemilih Jakarta 15 Desember 1955. (ANRI)

Presiden Sukarno sebagai kepala negara ikut memberikan hak pilihnya dalam pemilihan anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955. Presiden Sukarno memasukkan surat suara di TPS Kementerian Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta. (Sumber: ANRI)

Pemilu 1955 dilakukan dua kali, 29 September untuk memilih anggota DPR, dan 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Ibu Rahmi Hatta sedang memasukan surat suaranya ke dalam kotak suara di TPS gedung olah raga, Jakarta 15 Desember 1955. (ANRI)

Seorang juru rawat sebagai wakil PPPS tengah melayani pemilih dengan membentangkan surat suara di Rumah Sakit Umum Rancabadak, Bandung 15 Desember 1955. (Sumber: ANRI)

Anggota PPPS sedang membuka kotak suara sebelum penghitungan suara DPR, Jakarta 29 September 1955. (Sumber: ANRI)

Suasana pada saat penghitungan surat suara di TPS Kelurahan Kemayoran yang berlangsung hingga malam, 29 September 1955. Namun, setelah 1955 Pemilu tidak dilaksanakan lima tahun sekali seperti seharusnya. (ANRI)

Sebab, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945 karena tak kunjung membuahkan UUD baru. Presiden juga membubarkan DPR haril Pemilu pada 4 Juni 1960. (ANRI)