Kinerja DPR 2019-2024 Diprediksi Tak Beda dengan Sebelumnya

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai tak ada harapan pada DPR periode 2019-2024. Sebab, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Pileg 2019, tidak ada perubahan partai maupun individu politikus penghuni parlemen.

"Tidak ada harapan yang lebih baik di DPR-nya," ucap Ray, dalam Diskusi Evaluasi Pileg dan Potret Parlemen di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (25/4).

Lihat juga: Sidang Paripurna Sepi, DPR Minta Dimaklumi

Walhasil, ia memprediksi budaya politik negatif DPR periode 2014-2019, seperti malas menghadiri rapat, dan penilaian buruk pada ketiga fungsi dewan, tidak akan berubah.

Menurut dia, hal itu disebabkan oleh format pemilu serentak yang membuat masyarakat lebih memilih partai politik dibanding calon legislatifnya. Hal ini juga karena masyarakat cenderung tidak mengenali caleg.

"Untuk pileg semangat demokrasinya enggak berkembang. Tapi itu boleh jadi terjadi karena memang pemilu serentak ini," kata Ray.

Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Diketahui, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan hanya sembilan dari 16 partai politik yang lolos batas ambang parlemen atau parliamentary treshold.

Kesembilan partai tersebut adalah PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Parta-partai itu merupakan partai yang sudah lama menghuni DPR.

Di tempat yang sama, Peneliti Bidang Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono menyebut keburukan DPR periode 2014-2019 tergambar dari kinerjanya dalam tiga fungsi dewan.

Lihat juga: Cuma Sahkan UU MD3, Formappi Beri DPR Rapor Merah

"Periode DPR yang saat ini berjalan ini sangat buruk kinerjanya, baik dari sisi legislatif, sisi anggaran, maupun pengawasan," ujar dia.

Dari fungsi legislatif, anggota DPR bersama Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah sebelumnya menyepakati 189 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2015-2019.

Namun dari jumlah tersebut hanya sedikit yang disahkan dalam periode kerja tersebut.

"Legislasi buruk, itu hanya [disahkan] 25 RUU," ujarnya.

Pemandangan salah satu rapat paripurna DPR yang sepi dari anggota, yakni rapat paripurna penutupan masa persidangan IV 2018-2019, Kamis (28/3). (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Selain itu, kata Djajijono, terdapat 56 RUU yang diperpanjang pembahasannya terus menerus, termasuk RUU yang ia nilai penting seperti RUU KUHP dan Wawasan Nusantara.

Dalam fungsi anggaran, dia menilai DPR periode saat ini kerap menyetujui tambahan anggaran untuk lembaga yang kinerjanya tidak terlalu signifikan.

Contohnya adalah pada realisasi anggaran TA 2017 di mana anggota DPR hanya mendengarkan dan mengapresiasi serta mendorong kinerja untuk terus ditingkatkan.

"Dari sisi anggaran DPR tidak cukup kritis," ucapnya.

Lihat juga: Pembahasan RUU Negatif, Formappi Usul Potong Tunjangan DPR

Bahkan, imbuh Djadijono, masih ada beberapa anggota DPR yang terjaring kasus korupsi. Ada tiga anggota DPR yang terlibat kasus korupsi pada tahun 2018, yakni eks anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Siragih, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi-PAN Taufik Kurniawan.

Selain itu, ada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy pada 2019.

Dalam fungsi pengawasan, Djajijono menyebut kerja DPR hanya melindungi kepentingannya sendiri lantaran jarang menggunakan hak interpelasi, angket atau pun hak menyatakan pendapat saat tak setuju dengan kebijakan pemerintah.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku memperbaiki DPR tak semudah membalikkan telapak tangan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan memperbaiki kinerja DPR tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun demikian, pihaknya sudah berusaha "menguatkan pondasi DPR menuju parlemen modern".

Bentuknya, peluncuran aplikasi DPR NOW, pembuatan Informasi dan Penyiaran Parlemen, hingga menghadirkan Sistem Data dan Informasi Penelitian (SDIP) DPR.
(ani/arh)