JK Harap Ijtimak Ulama III Tak Politis, Ikuti Pedoman Hadis

CNN Indonesia | Selasa, 30/04/2019 13:14 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau tak ada motif-motif politik yang dalam Ijtimak Ulama III. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar pelaksanaan Ijtimak Ulama III yang akan digelar Rabu (1/5) tak politis. Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan Ijtimak Ulama harus tetap berdasarkan Alquran dan hadist.

"Kita belum tahu apa yang mau dibicarakan. Tapi kita harap ijtimak itu betul-betul berdasar pedoman hadis, jadi ada dasar hukum yang benar. Jangan dasarnya politis," ujar JK di istana wakil presiden Jakarta, Selasa (30/4).

Sejumlah ormas Islam sebelumnya telah membentuk panitia pelaksana untuk menggelar Ijtimak ulama III. Acara ini digelar untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilu 2019. Sebanyak 1.500 ulama diklaim akan hadir dalam Ijtimak Ulama III tersebut.

Menurut JK, pembahasan dalam Ijtimak Ulama III akan sangat bergantung pada sosok yang hadir. Ia menekankan agar para ulama yang hadir tak terseret isu-isu politis.

Lihat juga:

Ijtimak Ulama III Tak Undang Ulama yang Sudah Jadi 'Cebong'

"Ijtimak itu kadang-kadang tergantung siapa yang hadir. Tentu ada kelompok-kelompok tertentu, isinya lain lagi kalau ulama NU atau Muhammadiyah, tergantung masing-masing kepercayaan," katanya.

Diberitakan sebelumnya. Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamu'min mengatakan kemungkinan besar Ijtimak Ulama III akan digelar di Jakarta. Novel mengatakan, ijtimak ulama kali ini membawa nama 'Ijtima Ulama dan Tokoh III.'

"Insya Allah lokasi di Jakarta dan dihadiri kurang lebih 1500 ulama," kata Novel kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/4).

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengaku tidak setuju gelaran Ijtimak Ulama III untuk merespons dugaan kecurangan dalam pemilu 2019.

Lihat juga:

BPN Diberi Ruang Ijtimak Ulama 3 Beberkan Kecurangan Pemilu

Wiranto mengatakan sudah ada wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan pemilu, termasuk dugaan kecurangan.

"Kecurangan (pemilu) sudah ada wadahnya. Jadi tidak bisa kemudian mengklaim kecurangan itu suatu kebenaran, ada wasitnya," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/4).

Wiranto membeberkan beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pemilu, yakni Gakumdu, Bawaslu, dan Mahkaman Konstitusi (MK). Gakumdu yang berisi perwakilan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum bertugas menyelesaikan permasalahan pemilu yang ada di daerah.

Ijtimak Ulama sebelumnya pernah pernah digelar dua kali oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pada 2018. Dua ijtimak ulama yang digelar itu semuanya membahas terkait dukungan dalam Pilpres 2019.

Sementara pada Ijtimak Ulama III kali ini membawa nama 'Ijtima Ulama dan Tokoh III.' Hasil ijtima ulama nantinya akan diserahkan kepada sejumlah ketua umum partai politik sehingga harus melibatkan tokoh politik.