Hal itu dikatakan Dhani melalui surat yang dia tulis dari balik penjara Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Surat itu ditunjukkan oleh Ketua Tim Relawan Ahmad Dhani, Siti Rafika Hardiansari.
Di dalam surat musikus Dewa 19 itu menyebut bahwa KPU dan Bawaslu RI harus segera menghentikan penghitungan sebelum terjadinya tragedi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penghitungan ulang dimaksud, Dhani menambahkan, harus dilakukan dengan cara yang berbeda dari penghitungan sebelumnya. Proses penghitungan itu juga harus digelar dengan terbuka dan disaksikan langsung oleh masyarakat, termasuk Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
"Dihitung ulang secara bersama-sama tim, KPU, TKN dan BPN. Dilakukan dari nol data lagi. Digunakan software excell, dan ditempatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno," kata Dhani.
"Digrupkan sebanyak 33 provinsi, (ditampilkan) satu layar satu provinsi. Terakhir baru dijumlahkan secara nasional masing-masing provinsi. Waktu perhitungan dalam 7 x 24 jam, insyaallah selesai," ujarnya.
"Tapi jika ada C1 asli yang sudah dimusnahkan, maka harus ada pencoblosan ulang meskipun itu ada ratusan ribu TPS," ujar dia.
Melalui surat Ahmad Dhani mendesak agar Bawaslu dan KPU segera menghentikan penghitungan suara Pilpres. (CNN Indonesia/Farid). |
Selain itu Dhani juga menyebut bahwa perdamaian hanya bisa terwujud bila kecurangan tak ada. Pernyataan politikus Partai Gerindra itu mengutip perkataan salah satu tokoh Emha Ainun Najib, atau yang akrab disapa Cak Nun.
"Ingat kata bijak Cak Nun, 'perdamaian hanya bisa didapat jika tidak ada yang mencurangi dan masing-masing menjunjung tinggi nilai kejujuran'. Jika masih ada yang mau main perang total maka perdamaian tidak akan tercipta," ujarnya.
Ia pun meminta KPU, Bawaslu, TKN, dan BPN untuk bersepakat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana yang ia usulkan. Hal itu demi menjaga pemilu yang jujur dan adil. (frd/osc)
