"Angka dan data yang kami temukan bisa jadi lebih kecil dari apa yang terjadi di lapangan," kata Haris di kantor Lokataru, Jakarta, Rabu (8/5).
Pertama, yakni pengerahan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggalang dukungan salah satu paslon peserta Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, yakni ketika pejabat publik ikut mengarahkan masyarakat agar memilih salah satu paslon peserta pilpres 2019. Pejabat publik yang dimaksud sekelas menteri kabinet.
Lihat juga:Lara di Balik Petaka Pemilu 2019 |
Haris menyebut ada surat edaran Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/4/2019 yang ditujukan kepada seluruh direksi BUMN terkait itu.
"Celakanya belum ada korespondensi antara Bawaslu dan Kementerian BUMN," tutur Haris.
Keempat adalah pengerahan kepala daerah serta aparatur pemerintah desa untuk ikut deklarasi dukungan kepada peserta Pilpres 2019. Haris mengamini bahwa setiap orang berhak ikut memberikan dukungan. Akan tetapi, keliru jika yang bersangkutan menyebutkan jabatan saat acara deklarasi.
Dugaan pelanggaran terakhir, yakni soal hak yang diterima anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menurutnya, status anggota KPPS harus diperjelas. Apakah mereka bekerja berdasarkan kontrak atau sukarela atau partisipatif.
"Kalau kontrak kerja apakah dalam sehari harus dipotong pajak apalagi upah mereka di bawah Rp500 ribu. Kalau partisipatif (sukarela), kenapa juga ditekan harus diselesaikan malan itu dengan beban yang besar," kata Haris.
Termasuk juga soal anggota KPPS yang meninggal dunia. Menurut Haris perlu ada investigasi mengapa begitu banyak anggota KPPS meninggal dunia akibat Pemilu 2019.
Haris mengatakan perlu ada suatu tim pencari fakta untuk mengungkap semua pelanggaran itu. Dia mengamini itu tidak mudah. Terlebih, meski usul pembentukan tim sudah beredar dalam hitungan pekan, pemerintah cenderung bergeming. "LSM-LSM juga diam. Ajaib," kata Haris. (bmw/osc)