Megawati-Ma'ruf Amin Sepakat Rekonsiliasi Setelah 22 Mei

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyarankan rekonsiliasi pemilu dilakukan setelah penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Menurutnya, semua pihak harus menunggu mekanisme yang telah ditetapkan.

Lihat juga: Mahfud: Status Tersangka Eggi Bukan Cuma karena People Power

"(Rekonsiliasi) kalau saya ya tunggu saja tanggal 22 Mei. Karena kan kita ini negara hukum ya," ujar Mega usai bertemu dengan cawapres 01 Ma'ruf Amin di Kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (9/5).

Megawati menuturkan semua pihak harus memahami bahwa Indonesia negara hukum. Ia berkata Indonesia sebagai negara hukum memiliki memiliki tata cara dalam bernegara.

Lebih lanjut, Mega mengimbau semua pendukung Joko Widodo-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ia menyebut tindakan pelanggaran hukum akan merugikan semua pihak.

Lihat juga: Tak Lihat Upaya Makar, PAN Siapkan Bantuan Hukum Eggi Sudjana

Tak hanya itu, ia mengingatkan tindakan inkonstitusional karena perbedaan politik tidak perlu dilakukan mengingat pemilu sudah dilakukan sejak tahun 1955.

"Jadi ya memang pada saat sekarang ini semuanya menginginkan baik dari yang namanya 01 maupun 02 ya sudah tidak perlu ribut-ribut, karena semuanya sudah diatur, dari hukum formal Indonesia," ujarnya.

Senada, Ma'ruf menyebut rekonsiliasi dilakukan pasca penetapan KPU. Ia berkata akan ada langkah konkret untuk melakukan rekonsiliasi dengan semua pihak, termasuk dengan kubu Prabowo-Sandi.

"22 Mei sudah diumumkan baru kita lakukan langkah-langkah konkret," ujar Ma'ruf.

Lihat juga: Ferdinand Demokrat: Ada Penggulingan Kekuasaan di Orasi Eggi

Selama penantianpenetapan KPU, Ma'ruf mengimbau masyarakat untuk berada dalam kerangka konstitusi dan hukum. Ia meminta tidak ada pihak yang melanggar hukum karena urusan Pileg dan Pilpres.

"Kita harus berada di bingkai itu. Jangan sampai keluar. Kalau sampai keluar ini sangat berbahaya. Makanya itu saya mendorong bersama-sama supaya kembali bekerja di jalur konstitusi," ujarnya. (wis/jps/wis)