Said Didu Mundur dari ASN, Klaim Tak Terkait Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Muhammad Said Didu menyatakan mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan terakhir Said adalah perekayasa madya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pernyataan pengunduran diri itu disampaikan Said di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (13/5). Dalam pernyataannya dia menyampaikan alasan pengunduran diri itu bukan karena alasan politik.

"Kalau politik, mundur pas pilpres dong," ujar Said kepada para wartawan.

Said memiliki sejumlah alasan di antaranya ingin menuangkan pikiran secara objektif untuk melakukan perubahan dan perbaikan bangsa dan negara. Alasan ini juga dituliskan dalam surat pengunduran dirinya. 

Lihat juga: Said Sebut Peretasan Karena Takut Kebohongan Debat Dibongkar

"Saya tidak mampu lagi mengikuti kriteria-kriteria yang berlaku sekarang terhadap pegawai negeri sipil, yang bagi saya terlalu kaku sehingga kapasitas saya merasa terpaksa saya harus kurang dan harus menahan diri [untuk menyampaikan pendapat]," ujarnya.

Alasan kedua, ia ingin BPPT tidak mendapat dampak negatif lantaran dirinya mendapat sorotan publik. Said selama ini kerap menghadiri sejumlah acara kampanye salah satu paslon di Pilpres 2019 dan melontarkan kritik kepada pemerintah.

Yang ketiga, Said mengundurkan diri karena ingin bebas dari aturan-aturan pegawai negeri sipil.

Lihat juga: Takut Dibungkam, Said Didu Enggan Lapor Polisi Soal Peretasan

Selama lebih dari 32 tahun menjadi ASN, Said menilai sejumlah peraturan terhadap ASN tidak adil. Oleh karena itu, ia juga ingin lepas dari segala aturan tersebut.

Menurutnya, banyak pegawai BUMN yang pro pemerintah namun tidak diberhentikan seperti dirinya. Sedangkan jika pegawai tersebut menyatakan bahwa ia memihak bukan pada pemerintah maka ia akan dipecat.

"Contoh saya sebagai komisaris BUMN karena dianggap tidak sejalan oleh menteri maka dipecat, sementara puluhan BUMN itu jelas-jelas berkampanye untuk salah satu calon tapi aman-aman saja," ujarnya.

Said mengatakan pihaknya meminta agar pensiun dini dilakukan setelah tanggal 1 Juni 2019.

Lihat juga: Cerita Said Didu Naik Ambulans hingga Jari Terjepit di Jember

(ani/pmg)