Pensiun Dini, Said Didu Bakal Konsisten Kritik Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan bakal terus mengkritik kebijakan pemerintah setelah tak lagi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia meyakini kompetensinya ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Lihat juga: Cerita Said Didu Naik Ambulans hingga Jari Terjepit di Jember

"Insyallah kompetensi saya cukup, saya akan konsen kritisi kebijakan publik yang diambil, seperti sekarang, bagaimana sampai kerja sama dengan China, bagaimana BUMN," kata Said yang juga menjadi anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di gedung BPPT, Jakarta, Senin (13/5)..

Said sebelumnya mengatakan pengunduran dirinya sebagai ASN atau pensiun dini berdasarkan alasan yang bukan politik. Namun ia tak menampik pensiun dini itu dipengaruhi oleh sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah.

"Enggak juga. Tapi ya mungkin juga ada pengaruhnya [berseberangan dengan pemerintah]. Ada pengaruhnya tapi bukan karena itu," ujar Said.

Lihat juga: Said Didu Mundur dari ASN, Klaim Tak Terkait Politik

Meski demikian ia kembali menegaskan alasan utamanya mengundurkan diri yaitu agar lebih bebas melakukan perbaikan untuk negeri.

Said mengatakan tidak leluasa dengan peraturan-peraturan ASN yang ia nilai terlalu kaku. Dengan pensiun dini, Said berharap kegiatannya tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan para pegawai negeri.

"Jangan saya bebas ke mana-mana teman saya di lab, jadi dosa buat saya. Kecemburuan sosial," ucapnya.

Meski begitu Said menyatakan belum tertarik masuk partai politik. Said menganggap partai politik saat ini tidak mempertimbangkan moralitas.

Sebelumnya Said sempat menyindir pencabutan jabatannya sebagai sekretaris di BUMN. Ia menilai sejumlah peraturan terhadap ASN tidak adil. Oleh karena itu ia juga ingin lepas dari peraturan tersebut.

Lihat juga: Takut Dibungkam, Said Didu Enggan Lapor Polisi Soal Peretasan

Menurutnya, banyak pegawai BUMN yang pro pemerintah namun tidak diberhentikan seperti dirinya. Sebaliknya, jika pegawai tersebut tidak memihak pemerintah akan dipecat.

"Contoh saya sebagai komisiaris BUMN karena dianggap tidak sejalan oleh menteri maka dipecat sementara puluhan BUMN itu jelas-jelas berkampanye untuk salah satu calon tapi aman aman saja, " ungkapnya. (ani/wis)