TKN: Klaim Kubu 02 Soal Kecurangan Cuma Berdasar Asumsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tudingan kecurangan dalam Pilpres 2019 yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto hanya merupakan asumsi.

Hal itu dikatakan menanggapi pernyataan Prabowo yang menolak hasil penghitungan suara Pilpres oleh KPU jika ada kecurangan.

Lihat juga: TKN: Tolak Hasil Pilpres, Kubu 02 Tak Patut Dilantik di DPR

"Kami sayangkan penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta karena dilakukan hanya asumsi dan wacana telah curang," ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding dalam pesan singkat, Rabu (15/5).

"Tapi curang di mana, siapa yang melakukan, bagaimana model, dan modusnya? Tidak kami dapatkan info itu dari Pak Prabowo," ujarnya menambahkan.

Karding menilai penolakan hasil pilpres oleh Prabowo sebagai tokoh besar terlalu dini. Prabowo, kata Karding, tidak memiliki kesabaran karena mengeluarkan kesimpulan di saat KPU masih melakukan rekapitulasi untuk diumumkan pada 22 Mei 2019.

Capres Prabowo Subianto menolak hasil Pilpres 2019 jika hasilnya ada kecurangan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Selain terlalu dini, politikus PKB ini menyesalkan Prabowo tidak mempercayai penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Padahal, ia berkata penyelenggara pemilu dijamin oleh Undang-Undang Pemilu yang prosesnya juga ikut dibuat oleh parpol koalisi pendukung 01 maupun 02.

Bahkan, ia mengingatkan Gerindra dan parpol koalisi 02 juga ikut dalam proses fit and proper test untuk menentukan pimpinan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR.

"Itu menunjukan bahwa Pak Prabowo tidak berlaku bijak dan tidak negarawan karena dapat dikatakan beliau tidak menghargai hukum yang ada di Indonesia. Itu artinya beliau tidak siap kalah dan tidak siap menang sesuai dengan komitmen kampanye damai," ujar Karding.

Lihat juga: BPN Sebut Kecurangan Brutal, Desak KPU Setop Hitung Suara

Lebih dari itu, ia meminta Prabowo-Sandi menunggu KPU selesai melakukan rekapitulasi pemilu. Jika hasil akhir rekapitulasi KPU ditemukan kecurangan, ia menyebut Prabowo-Sandi untuk melaporkan ke Bawaslu untuk diproses.

"Kalau penyelenggara pemilu ada yang curang, laporkan ke DKPP. Kalau dari hasil pemilu ada yang tidak puas maka ke MK. Itu jalur yang disediakan UU bahkan UUD," ujar Karding.

Senada, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak kubu Prabowo-Sandiaga untuk lebih dewasa dalam berpolitik dengan menyerahkan bukti tudingan kecurangan itu lewat jalur konstitusi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempersilakan kubu Prabowo serahkan bukti kecurangan ke MK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Marilah kita lebih berdewasa dalam berpolitik, kalau kita memiliki bukti-bukti yang sah adanya kecurangan, ada saluran yang disiapkan oleh negara yaitu MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/5).

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan menolak hasil perhitungan KPU bila hasil perhitungan tersebut terbukti curang.

"Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang," kata Prabowo saat menutup acara Pemaparan Data Kecurangan Pemilu 2019.

Lihat juga: Tim Jokowi Minta BPN Ungkap Kecurangan dengan Data dan Fakta

Dalam acara ini, kubu 02, berdasarkan hitungan dari C1 yang mereka kumpulkan, kubu 02 mengklaim kemenangan 54,24 persen.

Namun, belum ada paparan data riil soal kecurangan yang diklaim oleh kubu 02 dalam acara itu. Sandi, misalnya, hanya menyinggung soal politik uang yang dilakukan oleh orang di lingkaran kekuasaan dalam kasus penyebaran 400 ribu amplop yang ditangani KPK.

Kubu 02 juga sudah melaporkan dugaan kecurangan itu kepada Bawaslu. Namun, belum ada data-data rinci yang diungkap ke publik.

[Gambas:Video CNN] (jps/mts)