Pemprov DKI Akui Dana KJP Mengendap hingga Rp130 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Tahun Anggaran 2018. Salah satunya adalah temuan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Umum (KMU) yang mengendap hingga Rp130 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono membenarkan dana yang mengendap itu. Dia mengaku dana itu mengendap karena ada proses evaluasi terhadap penerjma KJP dan KMU.

"Jadi memang ada escort sekitar Rp130 miliar. Ini masih tertahan di bank DKI karena masih kita sortir," kata Ratiyono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).


Ratiyono menyatakan pihaknya sedang menyortir siswa yang masih memenuhi persyaratan untuk menerima KJP dan KMU. Setelah penyortiran selesai maka KJP dan KMU baru bisa dicairkan.

Lihat juga: DKI Raih WTP, BPK Akui Bukan Jaminan Bebas Kecurangan

"Dari data 130 daftar nama penerima, kita pilah yang masih di sekolah, kita akan bagikan melalui Kepala Sekolah kalau perlu kita bagikan langsung ATM-nya," jelas dia.

Sementara yang tidak terdaftar lagi, uang dan ATM akan dikembalikan ke kas daerah. Penyortiran ini dilakukan agar dana yang dikeluarkan lebih optimal.

"Yang sudah tidak di sekolah dikembalikan ke kas daerah. Jadi kita harus cermat, yang sudah tidak ada dikumpulkan dan disetorkan," tegas dia.

Lihat juga: DPRD DKI Pertanyakan Program KJP Plus Milik Anies

Ratiyono menargetkan penyortiran selesai akhir bulan Mei. Ia berharap KJP dan KMU dapat diterima semua pihak yang membutuhkan.

"Sampai paling tidak 29 Mei ini sebelum libur sekolah clear, tapi bertahap," tutup dia.

[Gambas:Video CNN] (ctr/osc)