Poyuono Ajak Tolak Pajak, DPR Gerindra Didesak Tak Dapat THR

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta DPR dan MPR tidak memberi gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra dan stafnya.

Hal itu merespons imbauan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono agar pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk protes atas dugaan kecurangan pemilu.

Lihat juga: Ditjen Pajak soal Seruan Tolak Pajak: Tak Bayar, Kami Periksa

Menurut Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, gaji dan THR yang diterima seluruh anggota Fraksi Gerindra selama ini bersumber dari pajak.

"Kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," ujar Arya di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (16/5).

Selain itu, Arya meminta seluruh staf anggota Fraksi Gerindra juga tidak diberikan gaji oleh DPR.

"Tolong ingatkan Sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota Fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya, termasuk THR," ujarnya.

Politikus Perindo ini mengaku bukannya tidak menaruh rasa kasihan kepada anggota dan staf Fraksi Partai Gerindra di DPR terkait imbauannya itu. Ia hanya menilai hal tersebut adalah konsekuensi atas sikap Gerindra yang meminta pendukung Prabowo-Sandi tidak membayar pajak.

"Konsekuensi dong," ucap Arya.

Lihat juga: Seruan Arief Poyuono Dinilai Hanya Rugikan Rakyat

Selain gaji dan THR, Arya pun mengimbau pendukung Prabowo yang tidak membayar pajak untuk tidak menikmati fasilitas umum yang berasal dari pajak, misalnya jalan umum, lampu jalan, busway, hingga MRT.

"Nginjak aja enggak boleh, bos, karena ketika lu nginjak kaki di jalan raya itu udah bayar pajak," ujarnya.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyerukan kepada pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kelak karena menilai ada kecurangan dalam pemilu 2019.

Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan KPU.

"Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujar Arief Poyuono melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (15/5).

(jps/arh)