Moeldoko Sebut Tuntutan Kubu Prabowo Mirip Pilpres 2014

CNN Indonesia
Sabtu, 18 Mei 2019 01:10 WIB
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, bilang tidak ada yang beda signifikan antara tuntutan Pilpres 2019 dan 2014.
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko. (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, menyatakan tuntutan kubu Prabowo Subianto atas hasil Pilpres 2019 sama dengan tuntutan Pilpres 2014.

Moeldoko mengaku hal itu berdasarkan file tuntutan kubu Prabowo di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau saya melihat file 2014 ya, tuntutannya persis," ujar Moeldoko di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (17/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Moeldoko membeberkan kubu Prabowo memiliki tujuh poin tuntutan saat melakukan gugatan di MK pada 2014. Dari tujuh poin itu, ia menyebut tidak ada perbedaan signifikan dengan tuntutan yang disampaikan kubu Prabowo dalam Pemilu kali ini.

Beberapa poin tuntutan kubu Prabowo pada Pilpres 2019 yang sama dengan Pilpres 2014, yakni pelanggaran penghitungan pada rekapitulasi hasil suara, Pilpres cacat hukum, dan adanya intervensi kepala daerah.

Selain itu, ia juga menyebut tuntutan politik uang, mempermasalahkan kotak suara, hingga pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Sekarang tambah lagi, ugal-ugalan. Brutal," ujarnya.

Terkait dengan kesamaan tuntutan itu, Moeldoko berkelakar tuntutan kubu Prabowo dalam Pilpres 2019 sudah dipersiapkan sejak tahun 2014.

"Emang sudah dipersiapkan dari 2014 kali, " ujar Moeldoko.

Di sisi lain, ia menyarankan kubu Prabowo mengikuti proses Pemilu yang saat ini berjalan. Hal itu, lanjutnya, diperlukan agar masyarakat merasa tenang.

"Kita semua punya kewajiban untuk membuat situasi menjadi tenang, menjadi tidak beriak-riak sedikit saja. Jadi saya berharap semua menjaga situasi menjadi tetap stabil," ujarnya.

Lebih dari itu, ia mengklaim masyarakat di banyak derah menginginkan situasi pasca Pemilu berjalan aman dan tertib. Masyarakat, klaim dia, juga tidak menginginkan adanya gerakan people power yang dapat merugikan semua pihak. (panji/fea)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER