Komnas HAM Ungkap Hasil Investigasi Ratusan KPPS Meninggal

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelidiki fakta-fakta penyebab ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia di Pemilu 2019. Hasil investigasi, Komnas HAM mencatat beberapa temuan di antaranya pengabaian perlindungan kesehatan terhadap anggota KPPS dalam melaksanakan tugas Pemilu 2019.

"Sehingga mereka (anggota KPPS) ketika bermasalah secara fisik tidak mendapatkan prioritas penanganan, tidak memiliki asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga berdampak pada pembiayaan untuk berobat secara mandiri," kata Ketua Komnas HAM (tengah) Ahmad Taufan Damanik, di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (21/5).

"Implikasinya pelayanan terbatas dan akhirnya meninggal dunia," kata Taufan menambahkan.

Komnas HAM juga menemukan belum adanya komitmen yang kuat dari negara. Itu terlihat ketika penempatan para KPPS, PPS, pengawas dan petugas keamanan hanya sebatas petugas volunteristik. Imbasnya, perspektif perlindungan terhadap mereka menjadi lemah.

Ahmad Taufan Damanik. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat juga: Negara Dituntut Minta Maaf Atas Ratusan KPPS Meninggal

Kemudian terkait proses rekrutmen terutama dalam hal usia hanya mempersyaratkan minimal 17 tahun, sedangkan batas usia maksimal tidak diatur. "Dengan demikian situasi ini menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap penyelenggara sebab usia rata-rata yang meninggal dari data Komnas HAM di atas 40 tahun," tutur Taufan.

Taufan juga mengatakan Komnas HAM mendapatkan faktor kelalaian dengan menurunkan standar regulasi persyaratan KPPS tentang syarat mampu secara jasmani dan rohani.

"Tetapi secara faktual, rata-rata hanya Surat Keterangan Sehat biasa dari Puskemas yang tidak mencantumkan riwayat/risiko kesehatan petugas dan bahkan Surat Penyataan Sehat Pribadi juga diterima," katanya.

Lihat juga: Petugas KPPS Meninggal Capai 486 Orang

Dampak dari hal tersebut yaitu tidak adanya screening terhadap derajat kesehatan petugas yang kemudian dikaitkan dengan beban tugasnya. Hasil investigas Komnas HAM sampai saat ini belum menemukan adanya indikasi tindak pidana yang mengarah pada kejahatan pemilu dalam penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut, Taufan menjelaskan rekomendasi dari Komnas HAM di antaranya yaitu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang berimbas terhadap dampak kematian anggota KPPS.

"Kemudian memastikan adanya tanggung jawab oleh negara baik melalui pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu untuk memastikan adanya penanganan terhadap petugas baik meninggal dan sakit, termasuk pemulihannya," ujar Taufan.

Lihat juga: Diperiksa Majelis Etik IDI, Ani Hasibuan Tak Datang ke Polda

(sas/ain)