Sebut Hakim Abai Tiga Hal, Ahmad Dhani Ajukan Banding

CNN Indonesia | Selasa, 11/06/2019 14:50 WIB
Sebut Hakim Abai Tiga Hal, Ahmad Dhani Ajukan Banding Politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, akan mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik, Selasa (11/6). (CNN Indonesia/Farid)
Jakarta, CNN Indonesia -- Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, akan mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik lewat ujaran 'idiot' yang dijatuhkan pada Selasa (11/6).

"Kami langsung mengajukan banding," kata Dhani, kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya usai mendengarkan vonisnya.


Usai sidang, Dhani mengungkapkan tiga hal yang ia sayangkan dari putusan majelis hakim. Pertama, kata Dhani, majelis hakim mengabaikan saksi ahli pembuat UU ITE yang diajukan pihaknya, yakni Teguh Afriadi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.


Menurut Dhani, saksi tersebut telah menyatakan bahwa dalam pasal yang dikenakan kepadanya, harus ada subjek hukum menjadi korban.

"Ya ini adalah saksi ahli yang membuat UU ITE. Ini adalah saksi ahli yang mengetahui isyarat hukumnya apa. Kemarin bersaksi pada majelis hakim, (mengatakan) harus ada subjek hukum, sehingga tidak saling mereka-reka," katanya. 
Kedua, saksi ahli pidana yang diajukan JPU, yakni Yusuf Yacobus, saat persidangan menyatakan bahwa ucapan Dhani adalah penghinaan, bukan pencemaran nama baik. 

"Saksi Yacobus menyatakan ini adalah pasal 315 (penghinaan ringan) hal ini berbeda dengan menuduhkan sesuatu (pencemaran nama baik)," ucapnya. 

Melanjutkan penjabarannya, Dhani berkata, "Yang nomor tiga, ada satu fakta yang disembunyikan, yang melaporkan saya adalah pelaku persekusi dan kemarin di fakta persidangan mereka adalah pelaku persekusi. Jadi tiga hal inilah yang menurut saya disembunyikan dari fakta persidangan."

Ditanya soal fakta di luar hukum, Dhani enggan berkomentar. Ia mengaku hanya ingin fokus terhadap fakta hukum. Dhani juga tak mau mengaitkan putusan vonis ini dengan politik. 
Dalam kasus ini, hakim menyatakan Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara sah dan terbukti oleh hukum. 

Kasus ini bermula ketika Dhani membuat vlog yang bermuatan ucapan 'idiot' saat ia berencana menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, 26 Agustus 2018 silam.

Dhani kemudian dilaporkan aktivis Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Pelapor merupakan salah satu elemen yang berdemo menolak deklarasi #2019GantiPresiden. (frd/has)