FBR hingga Forkabi Pilih 'Jaga Kampung' Ketimbang Demo ke MK

CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 21:33 WIB
FBR hingga Forkabi Pilih 'Jaga Kampung' Ketimbang Demo ke MK Ketua Umum FBR Luthfi Hakim. (CNN Indonesia/Yuliawati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Front Betawi Rempug (FBR) menegaskan tak akan datang dan menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 digelar, Jumat (14/6).

Ketua Umum FBR Lutfi Hakim melarang anak buahnya merapat ke Gedung MK. Ia memerintahkan anggota FBR untuk menjaga kampung masing-masing.


"Enggak, kami jaga kampung saja. Hanya menjaga kampungnya masing-masing dari upaya-upaya provokator," kata Lutfi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (13/6).


Lutfi menyebut pihaknya mendukung proses hukum dari rumah masing-masing. Selain itu ormas jawara Betawi itu juga menghindari potensi gesekan antar kelompok masyarakat.


"Kami men-support saja tanpa harus ke MK. Sekalian mencegah dimanfaatkan provokator," tuturnya.

Ormas lainnya, Forkabi, juga memutuskan untuk tidak ikut berunjuk rasa di MK. Ketua Forkabi Tambora Sadipin menyampaikan pihaknya mempercayakan proses hukum ke MK.

"Tidak ada instruksi dari DPD. Kalau ada yang datang bukan atas nama ormas, itu oknum," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Dihubungi terpisah, Imam FPI DKI Jakarta Muchsin Alatas Idar menyebut ia juga tak mengeluarkan instruksi agar anggotanya datang ke MK.

Namun ia tidak melarang anggota FPI DKI yang ingin datang ke MK. Muchsin menyebut itu jadi hak konstitusional masing-masing orang.

"Kalau rakyat mau datang, masa saya harus larang? Kan, enggak mungkin," katanya, "Kalau ada yang ke MK, jaga keamanan, kedamaian, ketentraman, itu saja".

Sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2019 akan digelar Jumat (14/6). MK punya waktu 14 hari kerja sejak registrasi hingga 28 Juni 2019 untuk menuntaskan sengketa.

Sidang ini akan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Pertama dari Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga selaku pihak pemohon. Lalu dari Tim Hukum KPU selaku pihak termohon, dan Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait. Bawaslu juga dihadirkan sebagai pihak pemberi keterangan.
(dhf/wis)