Prabowo Kutip Pernyataan SBY soal Aparat yang Tak Netral

CNN Indonesia | Jumat, 14/06/2019 14:11 WIB
Prabowo Kutip Pernyataan SBY soal Aparat yang Tak Netral Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Jumat (14/6). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pokok permohonan sengketa Pilpres 2019 yang dibacakan di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Jumat (14/6).

Pernyataan yang dikutip terkait ketidaknetralan aparat dan intelijen dalam gelaran pilkada serentak.

"Pemohon menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu pernyataan dari seorang presiden yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan," ujar tim hukum Prabowo, Denny Indrayana.


Pernyataan yang dikutip adalah ketika SBY menyebut ada oknum dari BIN, Polri, dan TNI yang tak netral.

".... cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum, ... saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ucap SBY seperti dikutip Denny.

Denny tak menampik bahwa pernyataan SBY itu disampaikan bukan dalam konteks Pilpres melainkan pilkada serentak. Namun ia meyakini pernyataan itu merupakan peringatan sekaligus indikasi awal bahwa ketidaknetralan serupa amat mungkin terjadi dalam Pilpres 2019.

"Bahwa pernyataan SBY yang terkait Pilkada Serentak di 2018, dekat dengan Pilpres 2019, tidak serta merta berarti bahwa dalam Pilpres 2019 BIN pasti sudah netral, karena faktanya tidaklah demikian," tuturnya.

Tim hukum Prabowo diketahui mendalilkan bentuk kecurangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 menjadi lima kategori yakni ketidaknetralan aparatur negara, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan APBN, dan penyalahgunaan anggaran BUMN.

Di tiap kategori pelanggaran itu, mereka menyertakan bukti tautan berita. (psp/wis)