Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (
Capim KPK) menyatakan sampai hari ini sudah 20 orang yang mendaftar untuk mengikuti seleksi sejak sejak dibuka pada Senin (17/6) lalu.
"Jumlah pendaftar 17-20 juni 2019 sebanyak 20 orang," kata Anggota Pansel KPK, Hendardi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Hendardi belum mengetahui identitas 20 orang yang menyerahkan berkas pendaftaran itu. Untuk nama-nama pendaftar, kata Ketua Setara Institute ini bisa dilihat ke Sekretariat Pansel KPK, di Gedung 1 lantai 2 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, saat
CNNIndonesia.com mendatangi Sekretariat Pansel KPK, pihak panitia tak mau membuka nama-nama yang telah mendaftar untuk mengikuti seleksi Capim KPK.
Seorang panitia beralasan data orang yang sudah mendaftar merupakan privasi seperti halnya data perbankan. Menurutnya, masyarakat nantinya juga bisa mengetahui identitas pendaftar ketika seleksi dimulai.
Merespons hal tersebut, Hendardi mengaku akan menyampaikan kepada panitia pendaftaran agar membuka siapa saja pihak yang sudah mendaftar.
"Saya belum ke Setneg. Ya nanti saya usulkan (untuk dibuka ke publik)," ujarnya.
Apa yang dilakukan panitia pendaftaran tersebut bertolak belakang dari pernyataan Ketua Pansel KPK Yenti Ganarasih beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa panitia akan bekerja transparan.
Menurutnya, masyarakat luas bisa mengetahui siapa saja yang akan mengikuti seleksi. Bahkan, Yenti menyatakan bisa melihat langsung nama-nama yang telah mendaftar mengikuti seleksi di Sekretariat Pansel KPK.
"Boleh saja dilihat ke panitia. Bisa ke panitia pendaftar di lantai dua gedung satu Setneg," kata Yenti lewat pesan singkat, Senin (17/6).
Saat hari pertama pendaftaran, sudah ada pengacara, mantan jaksa, dan masyarakat umum yang mendaftar seleksi Capim KPK.
Dosen Ikut SeleksiSaat CNNIndonesia.com tengah menunggu panitia istirahat makan siang, ada seorang dosen sembari membawa berkas mendatangi tempat pendaftaran. Dosen itu adalah Wiji Suratno.
Wiji mengaku mengajar di sejumlah universitas, di antaranya Universitas Parahiyangan, Bandung dan Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), Jakarta.
"Saya dosen ekonomi keuangan, lama di perbankan. Dosen S3," kata Wiji kepada
CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan tertarik mengikuti seleksi karena ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Menjadi pimpinan KPK, kata Wiji merupakan bagian dari upaya dirinya berkontribusi memberantas korupsi di Indonesia.
"Saya ingin berpartisipasi memberantas korupsi. Saya lihat korupsi enggak ada habis-habisnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Wiji yang mengelotok masalah ekonomi dan perbankan itu mengaku sudah banyak menuangkan ide soal pemberantasan korupsi. Salah satunya, kata Wiji, soal pemberian sanksi yang berat agar memberi efek jera bagi masyarakat.
Ia mengusulkan agar pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara sampai Rp1 triliun dihukum mati. Menurutnya, sanksi yang tak tegas akan terus memunculkan pelaku-pelaku korupsi lainnya.
"Orang itu takut kalau ada sanksi yang berat," ujarnya.
Pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK ditutup pada 4 Juli 2019. Pendaftar bisa langsung datang ke Sekretariat Pansel KPK, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung 1 lantai 2, Jalan Veteran.
[Gambas:Video CNN] (fra/osc)