Golkar Tak Keberatan Pendatang Baru di Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai kekuatan partai koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di DPR sudah cukup berdasarkan komposisi perolehan suara. Namun, kata Airlangga, menambah kekuatan dengan merangkul partai lain juga tak ada salahnya.

Partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang lolos ke DPR berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 antara lain, PDIP 27,05 juta suara, Golkar 17,23 juta suara, PKB 13,57 suara, NasDem 12,66 suara, dan PPP 6,32 suara.

Lihat juga: Isu Rekonsiliasi, Gerindra Bungkam soal Imbalan untuk Prabowo

"Saat ini kan pemerintah cukup dengan yang ada, tapi menambah kekuatan tidak ada salahnya juga," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Untuk koalisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Airlangga menyatakan masih menunggu putusan sengketa Pilpres 2019 yang bakal dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni mendatang. Menteri Perindustrian itu menyebut akan ada komunikasi lanjutan setelah putusan dibacakan.

"Sesudah hasil MK tentu ada pembahasan lanjutan dan beberapa hal tentu komunikasi dengan bapak presiden. Ya, kita tunggu komunikasi lanjutan," ujarnya.

Airlangga belum mau bicara lebih lanjut soal wacana mengajak partai lainnya, seperti Gerindra atau Demokrat untuk masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia hanya mengatakan pembahasan hal tersebut masih dinamis.

"Ya nanti kita lihat, itu masih dinamis," tuturnya.

PAN Oposisi Konstruktif

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Saleh Daulay menegaskan hampir seluruh jaringan dan simpatisan ingin PAN konsisten menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.

Lihat juga: MK: Percepatan Putusan Sengketa Pilpres Bukan Hindari Demo

Menurut dia, DPP PAN diharapkan konsisten untuk menjadi oposisi yang membangun.

"Kalau mau jujur, sebetulnya hampir seluruh jaringan PAN dan juga simpatisannya seluruh Indonesia menginginkan kami konsisten untuk melakukan oposisi konstruktif," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, dia menyatakan, DPP PAN belum bisa menyikapi keinginan dari jaringan dan simpatisan tersebut. PAN juga belum melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait perolehan suara yang diraih partai baik di pileg ataupun pilpres.

Lihat juga: Mahfud Usul Bagi-bagi Kekuasaan demi Persatuan Pasca Pilpres

Saleh pun menuturkan DPP PAN berencana menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu menerangkan Rakernas diselenggarakan untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh PAN di Pileg dan Pilpres 2019, serta menentukan posisi yang yang akan diambil di pemerintahan mendatang.

"Insyaallah setelah [putusan MK] ini mungkin setelah pengumuman ini kita akan melakukan rakernas, sekaligus evaluasi," ujar dia. (fra/mts/wis)