Demokrat Daerah Belum Satu Suara soal Sikap Koalisi
CNN Indonesia
Senin, 01 Jul 2019 17:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan kader partainya di daerah belum satu suara terkait posisi yang akan diambil Demokrat saat periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, terdapat tiga pandangan berbeda yang disampaikan kader Demokrat di daerah yakni menjadi oposisi, penyeimbang, atau bergabung dengan koalisi pemerintah.
"Per hari ini ada yang minta di oposisi saja atau di luar, ada yang seperti sekarang, ada yang berpendapat bagus juga kalau bersama-sama," kata Hinca kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (1/7).
Dia menerangkan, keputusan terkait posisi Demokrat pada periode kedua pemerintan Jokowi akan diputuskan di rapat Majelis Tinggi. Menurutnya, pihaknya akan menentukan arah koalisi usai peringatan 40 hari wafatnya istri dari Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.
"Tapi yang penting Demokrat pernah 10 tahun memimpin dan sekarang lima tahun menjadi penyeimbang. Nanti, lima tahun ke depan kami putuskan setelah Majelis Tinggi rapat," ujar Hinca.
Parpol Pendukung Prabowo Disarankan Oposisi
Sementara itu, Politikus Partai NasDem Taufiqulhadi menyarankan partai pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan di periode kedua Jokowi.
"Saya menyerukan kepada partai seperti Gerindra, PKS, PAN untuk tetap berada di luar, itu akan baik bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi," kata Taufiqulhadi.
Dia berpandangan bergabungnya partai politik pendukung Prabowo-Sandi ke dalam koalisi pemerintah dapat menjadi preseden buruk.
"Pandangan masyarakat di Indonesia kan tidak semuanya memilih Pak Jokowi kemarin, harus ada pandangan berbeda. Kalau semua bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa orde baru," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.
Dalam Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno didukung Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya. Sementara itu pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, dan NasDem.
(mts/kid)
Menurutnya, terdapat tiga pandangan berbeda yang disampaikan kader Demokrat di daerah yakni menjadi oposisi, penyeimbang, atau bergabung dengan koalisi pemerintah.
"Per hari ini ada yang minta di oposisi saja atau di luar, ada yang seperti sekarang, ada yang berpendapat bagus juga kalau bersama-sama," kata Hinca kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (1/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi yang penting Demokrat pernah 10 tahun memimpin dan sekarang lima tahun menjadi penyeimbang. Nanti, lima tahun ke depan kami putuskan setelah Majelis Tinggi rapat," ujar Hinca.
Parpol Pendukung Prabowo Disarankan Oposisi
Sementara itu, Politikus Partai NasDem Taufiqulhadi menyarankan partai pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan di periode kedua Jokowi.
"Saya menyerukan kepada partai seperti Gerindra, PKS, PAN untuk tetap berada di luar, itu akan baik bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi," kata Taufiqulhadi.
Dia berpandangan bergabungnya partai politik pendukung Prabowo-Sandi ke dalam koalisi pemerintah dapat menjadi preseden buruk.
"Pandangan masyarakat di Indonesia kan tidak semuanya memilih Pak Jokowi kemarin, harus ada pandangan berbeda. Kalau semua bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa orde baru," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.
Dalam Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno didukung Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya. Sementara itu pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, dan NasDem.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK