Polemik Idrus 'Pelesiran', KPK Beralasan Pegawai Terbatas

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali buka suara terkait dengan polemik terdakwa dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham 'pelesiran' saat berobat di RS MMC, Jakarta. KPK mengaku punya keterbatasan dalam jumlah pegawai.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penambahan pegawai pun tak bisa langsung dilakukan. Ada tahapan dan dampak dengan permintaan jumlah pegawai. Misalnya saja berdampak pada penambahan anggaran atau penambahan ruangan.

"Itu juga kami hitung secara hati-hati. Karena tidak semua permintaan penambahan secara otomatis bisa dilakukan," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (5/7).

Febri menambahkan keadaan Idrus yang dikawal oleh satu pegawai saat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) memang terjadi secara kondisional karena keterbatasan pegawai.

Lihat juga: Pengacara Protes Ombudsman Sebut Idrus Marham Plesiran ke RS

Namun Febri mengatakan pihaknya akan terus bersikap secara terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh semua pihak, termasuk Ombudsman.

"Pasti kami pertimbangkan karena kalau misalnya masukannya seperti itu kami pelajari lebih lanjut, dan KPK pada prinsipnya membuka diri dari masukan-masukan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal," jelas Febri.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Teguh Nugroho mengatakan pihaknya menemukan sejumlah maladministrasi saat Idrus Marham keluar dari tahanan dan berobat di RS MMC, Jakarta, beberapa waktu lalu. Misalnya saja Idrus keluar tahanan dikawal hanya oleh satu petugas Unit Pengamanan dan Pengawalan Tahanan KPK.

Kemudian Idrus juga didapati tidak mengenakan rompi tahanan warna oranye. Tangan Idrus juga tidak dalam keadaan tidak diborgol.

Lihat juga: KPK Pelajari Dugaan Maladministrasi Pengawalan Idrus Marham

Tak cuma itu, Idrus juga menggunakan ponsel yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tahanan.

"Petugas pengawalan tahanan tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dengan mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan," kata Teguh.

[Gambas:Video CNN] (ani/osc)