PRD Berbenah Kikis Stigma Agar Bisa Mulus Terjun Pilpres 2024
CNN Indonesia
Senin, 22 Jul 2019 20:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Rakyat Demokratik (PRD) bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Agustus mendatang guna menentukan sikap terkait keikutsertaan dalam Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PRD Dominggus Oktavianus mengatakan, hal itu dilakukan lantaran ada dorongan kuat dari para kader yang menginginkan PRD agar bisa maju pada Pilpres 2024 mendatang.
"Oleh sebab itu, kita sedang mempertimbangkan hal tersebut secara serius dan juga sedang mempersiapkan itu, kemudian akan diputuskan nanti pada Rapimnas bulan Agustus," ujar Dominggus di Kantornya saat peringatan 23 tahun PRD, Jakarta, Senin (22/7).
Menurut Dominggus, terdapat tiga hal yang musti dipersiapkan untuk pemilihan umum, yakni ihwal struktur kepengurusan partai, logistik, dan akses politik.
"Kita tengah mengupayakan pembangunan struktur, penggalangan logistik atau keuangan, dan juga mengupayakan pendekatan-pendekatan politik kepada institusi kekuasaan agar stigma-stigma lama terhadap PRD tidak terus melekat," terang dia.
Stigma yang dimaksud Dominggus berkaitan dengan penyematan label Neo-PKI di tubuh PRD. Sejumlah pihak menyatakan kalau PRD memiliki paham komunis.
Di lain sisi, PRD juga mendapat cap negatif karena pernah sangat frontal berhadapan dengan rezim Soeharto. Orde Baru bahkan menuduh PRD sebagai dalang peristiwa kerusuhan di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, 27 Juli 1996.
Puncaknya, rezim militer Soeharto menangkapi sejumlah aktivis PRD dan menyatakan PRD sebagai partai terlarang.
"Jadi, kita akan melakukan klarifikasi, termasuk juga kepada institusi keagamaan," kata Dominggus.
Dominggus menuturkan, PRD memiliki fokus untuk menjadi partai alternatif. PRD bakal memperjuangkan politik gagasan ketimbang mengikuti apa yang sudah dan tengah berjalan yaitu politik pragmatis.
"Tantangan kami mungkin ihwal tujuan yang kami bawa, bahwa politik gagasan nyatanya masih belum laku di negara ini," tukas dia.
Dominggus menyatakan liberalisasi ekonomi merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi negara ini. Oleh karena itu PRD mendorong konsolidasi kekuatan nasional untuk menjalankan satu model ekonomi kreatif.
"Jadi, kita tidak turut mengikuti permainan global, tidak turut dalam kapitalisme global. Tapi, kita memiliki permainan kita sendiri. Seperti apa? Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33," ujar dia.
[Gambas:Video CNN] (ryn/gil)
Sekretaris Jenderal PRD Dominggus Oktavianus mengatakan, hal itu dilakukan lantaran ada dorongan kuat dari para kader yang menginginkan PRD agar bisa maju pada Pilpres 2024 mendatang.
"Oleh sebab itu, kita sedang mempertimbangkan hal tersebut secara serius dan juga sedang mempersiapkan itu, kemudian akan diputuskan nanti pada Rapimnas bulan Agustus," ujar Dominggus di Kantornya saat peringatan 23 tahun PRD, Jakarta, Senin (22/7).
Menurut Dominggus, terdapat tiga hal yang musti dipersiapkan untuk pemilihan umum, yakni ihwal struktur kepengurusan partai, logistik, dan akses politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Stigma yang dimaksud Dominggus berkaitan dengan penyematan label Neo-PKI di tubuh PRD. Sejumlah pihak menyatakan kalau PRD memiliki paham komunis.
Puncaknya, rezim militer Soeharto menangkapi sejumlah aktivis PRD dan menyatakan PRD sebagai partai terlarang.
"Jadi, kita akan melakukan klarifikasi, termasuk juga kepada institusi keagamaan," kata Dominggus.
Dominggus menuturkan, PRD memiliki fokus untuk menjadi partai alternatif. PRD bakal memperjuangkan politik gagasan ketimbang mengikuti apa yang sudah dan tengah berjalan yaitu politik pragmatis.
"Tantangan kami mungkin ihwal tujuan yang kami bawa, bahwa politik gagasan nyatanya masih belum laku di negara ini," tukas dia.
Dominggus menyatakan liberalisasi ekonomi merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi negara ini. Oleh karena itu PRD mendorong konsolidasi kekuatan nasional untuk menjalankan satu model ekonomi kreatif.
"Jadi, kita tidak turut mengikuti permainan global, tidak turut dalam kapitalisme global. Tapi, kita memiliki permainan kita sendiri. Seperti apa? Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33," ujar dia.
[Gambas:Video CNN] (ryn/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK