KPU Keberatan Mantan Ketua KPPS Jadi Saksi NasDem

CNN Indonesia

Kamis, 25 Jul 2019 19:18 WIB

Pada sidang sengketa pileg DPR-DPRD di Mahkamah Konstitusi, NasDem menghadirkan saksi yaitu mantan ketua KPPS. KPU keberatan dengan saksi tersebut. — Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan) saat sidang sengketa Pemilu Legislatif 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh Partai NasDem selaku pemohon dalam sidang sengketa pileg DPR-DPRD di Sumatra Utara. Keberatan itu disampaikan usai mengetahui bahwa saksi yang dihadirkan oleh NasDem merupakan mantan ketua KPPS, yakni Saroha.

Sebelum keberatan disampaikan, Hakim MK Arief Hidayat menanyakan status Saroha sebelum memberi kesaksian. Dalam kesempatan itu, Saroha mengaku sebagai mantan Ketua KPPS di TPS 01 Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal.

"Ibu Saroha pada waktu pileg jadi apa?" tanya Arief dalam sidang di Ruang Panel 1, Gedung MK, Jakarta, Kamis (25).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketua KPPS," jawab Saroha.

Lihat juga:

Berkukuh Soal Saksi, Partai Nanggroe Aceh 'Diserang' Hakim MK

"Loh Ketua KPPS di sini. Tapi sudah selesai ya Ketua KPPS," tanya Arief.

"Sudah, Yang Mulia," ujar Saroha.

Mengetahui hal itu, Arief lantas menyatakan kepada KPU selaku pihak terkait apakah keberatan atau tidak. Sebab, Arief berpendapat Saroha seharusnya berada di pihak KPU selaku pihak terkait.

"Keberatan, Yang Mulia," jawab KPU. Arief pun mencatat keberatan KPU tersebut.

Lihat juga:

Arief Hidayat Diperintah Saksi dari PBB: Bisa Saja Saya Usir

Setelah mencatat keberatan, Arief heran soal keberadaan Saroha menjadi saksi pemohon. Akan tetapi, ia menegaskan tidak mempermasalahkan keberadaan Saroha sebagai saksi pemohon.

"Bukan berkhianat, tapi kok mau di sana (pihak pemohon) gitu lho. Berarti membela yang benar ya menurut Anda?" tanya Arief.

"Iya, Yang Mulia," jawab Saroha.

Dalam pokok permohonannya, NasDem keberatan atas hasil pemilu di Dapil 4 Kabupaten Mandiling Natal. NasDem mengaku suaranya berkurang 12 suara pada 4 TPS. Akibat hal itu, NasDem menyampaikan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal menjadi hilang dan berpindah ke Partai Berkarya.

Selain itu, NasDem menyebut terjadi penggelembungan suara yang dilakukan KPU terhadap Partai Hanura. Akibat hal itu, NasDem mengklaim kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematang Siantar.