FPI Tanggapi Jokowi soal SKT: Kuasa Gelap yang Zalim

CNN Indonesia | Senin, 29/07/2019 08:11 WIB
FPI Tanggapi Jokowi soal SKT: Kuasa Gelap yang Zalim Juru Bicara FPI Slamet Maarif. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Front Pembela Islam (FPI) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI kemungkinan tak diperpanjang bila ormas itu mengancam ideologi negara.

Juru Bicara DPP FPI Slamet Maarif menyebut Jokowi tidak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang FPI. Bahkan Slamet menyebut pemerintahan Jokowi zalim.

"Kalau masih ada yang menggaungkan izin ormas, maka kategori keterbelakangan intelektual dan kuasa gelap yang zalim itu. Baca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/7).


Menurut Slamet, kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara jelas dalam konstitusi. Kata dia, sebaiknya Jokowi membaca dan melihat kembali putusan MK terkait pendaftaran Ormas, yang menyebut pendaftaran bersifat sukarela.

"Secara aturan hukum dalam UU Ormas, enggak ada nomenklatur izin, putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 juga, menyatakan pendaftaran adalah bersifat sukarela, tidak ada istilah izin ormas atau ormas terlarang," katanya.
Slamet mengatakan FPI tidak mengkhawatirkan pernyataan Jokowi tentang SKT tersebut.

"Sudah sering diginikan, bedanya yang satu ini keliatannya info yang diterima enggak," katanya.

Dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7), Jokowi membuka kemungkinan tidak akan memperpanjang SKT FPI.

Pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI jika ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam. Asalkan pandangan kelompok-kelompok tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara.

Jokowi pun bertekad membawa Indonesia agar dikenal sebagai negara yang moderat. Hal itu menjadi salah satu agenda dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

"Dalam lima tahun ke depan, saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara, Sekretaris Umum DPP FPI Munarman enggan berkomentar banyak tentang pernyataan Jokowi itu.

Dia malah menyindir langkah Jokowi yang meminjam uang dari negara komunis. Munarman tidak menyebut secara gamblang siapa negara komunis yang dimaksud.

"Yang mengancam ideologi negara itu adalah ngutang kepada negara komunis jor-joran," tutur Munarman melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/7).

Munarman juga menyindir pemerintah yang membuka pintu bagi tenaga kerja asing dari secara besar-besaran.

Dia juga menyinggung sikap pemerintah lainnya yang cenderung memudahkan pihak asing bekerja di Indonesia. Akan tetapi,

"Buat aturan membolehkan jabatan di berbagai sektor pemerintahan dipegang oleh kaum komunis dan asing lainnya," kata Munarman.
[Gambas:Video CNN] (bmw/ugo)