Tjahjo Sebut Jokowi Beri Peringatan FPI Soal Ideologi Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Presiden Joko Widodo hanya memberi peringatan kepada organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) terkait ketaatannya terhadap ideologi negara.

Hal itu diutarakan Tjahjo usai menanggapi pertanyaan wartawan terkait ucapan Jokowi soal peluang membubarkan FPI bila tidak taat Pancasila.

Lihat juga: Jokowi Tak Restui Izin FPI Jika Mengancam Ideologi Negara

"Iya Pak Jokowi kan memberikan warning saja [bahwa] ini yang menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada," Tjahjo di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7).

"Silakan ormas mau ormas keagamaan mau sifatnya sosial apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten," dia menambahkan.

Saat ditanya soal kelanjutan izin FPI, Tjahjo menyatakan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi pihak Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri terkait pengajuan surat keterangan terdaftar (SKT) baru maupun perpanjangan.

Lihat juga: FPI Tanggapi Jokowi soal SKT: Kuasa Gelap yang Zalim

Tjahjo mengatakan sampai saat ini FPI pun belum memenuhi syarat administrasi perpanjangan SKT yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.

"Menyangkut FPI sedang ditelaah detail oleh Dirjen Polpum karena tidak hanya FPI karena ormas yang ada di negara kita sampai 400 ribu ormas, baik yang SKT kemendagri, ada yang lewat Kumham, ada yang akta notaris, ada yang lewat kemendagri, itu setiap pengajuan SKT kami telaah khususnya menyangkut ADART-nya," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan tidak memperpanjang (SKT bagi organisasi kemasyarakatan FPI jika tidak tunduk pada Pancasila.

Lihat juga: Menhan soal FPI: Kalau Tak Sejalan Pancasila Tak Usah di Sini

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7).

Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI bila ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP, Minggu (28/7).

(sah/arh)