KPK Respons JK: Pemberantasan Korupsi PR Semua Pihak

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pemerintah yang masih belum berhasil memberantas korupsi menyusul penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil terkait suap jual beli jabatan.

Komisi antirasuah mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah terus bakal terus dilakukan.

Menurut Febri pemberantasan korupsi jangan hanya diartikan sebagai penindakan, tetapi juga pencegahan. Dua hal itu harus saling beriringan dan dibutuhkan peran semua pihak. Karena itu, pemberantasan korupsi tak hanya jadi PR KPK, tapi juga semua pihak.

"PR kita semua untuk melakukan pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi jangan diartikan hanya penindakannya. Pemberantasan itu penindakan dan pencegahan itu memang masih cukup panjang ya," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/7).

Lihat juga: Kasus Bupati Kudus, JK Akui Pemerintah Gagal Berantas Korupsi

Febri pun menyinggung soal regulasi yang ada terkait rasuah yang berulang kali terjadi. Misalnya, penguatan sanksi agar pelaku korupsi benar-benar jera dan tidak melakukan lagi perbuatannya seperti halnya Bupati Kudus.

"Kita masih punya problem di regulasi kita. Misalnya penerima suap itu bisa maksimal seumur hidup atau 20 tahun, tapi pemberi suap di pasal 5 itu ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun," ucapnya.

"Ini tentu ada gap ya yang mestinya bisa diselesaikan kalau revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bisa dilakukan dan menjadi prioritas," kata Febri.

Lebih lanjut, Febri menuturkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini masih berada di angka 38. Alhasil, dibutuhkan peran dari seluruh pihak untuk terus meningkatkannya. Karenanya, KPK berkomitmen untuk melakukan penindakan sekaligus pencegahan korupsi secara bersamaan.

"Dan perlu diingat pencegahannya tidak akan berhasil kalau misalnya tidak ada komitmen dari unsur pimpinan instansi Kementerian atau unsur pimpinan di daerah. PR masih banyak dan saya kira pekerjaan pemberantasan korupsi masih harus terus kita lakukan," ucap Febri.

Lihat juga: KPK Sita Dokumen Mutasi Jabatan Terkait Suap Bupati Kudus

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah belum berhasil memberantas korupsi menyusul penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang kembali terjerat kasus korupsi pasca tangkap tangan oleh KPK.

Sebelum ini, Tamzil diketahui pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008.

"Jadi kita belum berhasil. Semua institusi kita, pemerintah, KPK, belum berhasil betul menyelesaikan masalah-masalah korupsi ini," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut JK, terulangnya kasus ini juga terjadi karena sikap Bupati Kudus yang tak merasa jera.

[Gambas:Video CNN] (sah/osc)