Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan awalnya KPK menerima lnformasi bahwa PT INTI akan memperoleh pekerjaan Baggage Handling System (BHS) yang akan dioperasikan oieh PT Angkasa Pura Propertindo (APP) dengan nilai kurang lebih Rp86 miliar. Rencananya BHS itu akan ditempatkan di enam bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.
Basaria menyatakan PT APP awalnya berencana melakukan tender dalam pengadaan proyek BHS. Andra selaku Dirkeu PT AP II mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT INTI. Padahal, kata Basaria, dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apablla terdapat justifikasi dari unit teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andra juga mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.
Transaksi itu dilakukan pada Rabu (31/7) malam di pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Adalah Taswin Nur, selaku Staf PT INTI ke seorang supir berinisial END. Tim KPK pun mengendus transaksi itu dan meringkus Taswin dan END di Jakarta Selatan.
Setelah itu tim satgas KPK pun mendatangi rumah Andra. Ia pun diamankan oleh tim komisi antirasuah di rumahnya pada pukul 22.00 WIB, Rabu (31/7).
Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
(sah/agt)