Soal LHKPN, KPK Minta Pansel Tak Resisten terhadap Ide Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) tidak terlalu reaktif menanggapi isu soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Diketahui, soal LHKPN ini terus mengemuka lantaran ada tafsir yang berbeda antara Pansel KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait kewajiban pelaporan bagi peserta seleksi capim KPK.

Lihat juga: Pansel Capim KPK Dicap Gagal Paham soal LHKPN

Anggota Pansel KPK Hendardi menuding Koalisi Masyarakat Sipil sengaja mengemukakan isu ini untuk menjegal calon pimpinan KPK dari luar lembaga antirasuah itu.

"Tapi saya kira sebaiknya panitia seleksi tidak perlu reaktif dan merasa, katakanlah, resisten dengan masukan-masukan yang ada dari publik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (5/8).

Menurut Febri, proses seleksi calon pimpinan KPK harus demokratis dan terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku. Pun, kata Febri, ketika nantinya terpilih para pimpinan KPK akan bertanggung jawab kepada publik.

Lihat juga: Pansel: Ada Upaya Jegal Calon dari Luar KPK Pakai Isu LHKPN

"Dalam porsi KPK, ketika kami menyebutkan LHKPN karena kami memandang LHKPN itu adalah perintah dari undang-undang dan juga itu bagian dari pencegahan korupsi yang dilakukan bahkan sebelum KPK ada. Jadi sejak tahun 99, undang-undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN," kata Febri.

Sebelumnya, Hendardi menuding Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berupaya menjegal calon lain yang tak berasal dari unsur KPK dengan memakai isu LHKPN. Pasalnya, kata Hendardi, calon peserta dari unsur KPK tentu sudah lapor LHKPN, karena sudah menjadi kewajiban.

"Jelas orang-orang yang berasal dari unsur KPK, sudah siap dengan itu semua. Ini cara lain untuk menjegal calon lain. Itu enggak adil dong," ujarnya.

Lihat juga: ICW Soroti Nama Capim KPK dengan Catatan Serius Masa Lalu

Hendardi menyatakan Pansel Capim KPK sudah menempatkan LHKPN sebagai syarat bagi calon pimpinan lembaga antikorupsi. Menurutnya, para peserta wajib membuat pernyataan di atas materai terkait pelaporan LHKPN ketika sudah resmi terpilih.

"Kan syaratnya kami katakan, membuat surat pernyataan apabila terpilih. Jadi, buat apa sekarang kami capek-capek. Banyak urusan kami, kan harus lihat yang lainnya, kami enggak mau didikte sama yang begitu," tuturnya, yang juga merupakan Kepala Badan Pengurus SETARA Institute itu.

(sah/arh)