Politikus 'Banjiri' Calon BPK, ICW Minta Jokowi Bentuk Pansel

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Selamatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menuntut Presiden Joko Widodo membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota BPK. Mereka memandang proses seleksi yang dijalankan oleh Komisi XI DPR RI tidak dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

"Seperti yang pansel lainnya, dibentuk oleh Presiden, jadi harapannya sama BPK diisi oleh orang-orang yang berkualitas," ujar peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8).

Lihat juga: Kepentingan Politik dan 'Banjir' Politikus Daftar Calon BPK

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, DPR diberikan wewenang dalam melakukan seleksi. Sejak proses awal hingga menentukan anggota terpilih seluruhnya merupakan wewenang DPR dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Kewenangan yang besar tersebut, menurut dia, berpotensi melahirkan penyimpangan jika proses seleksi minim akuntabilitas.

"Gejala ini telah nampak dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI terdiri dari delapan politisi caleg [yang] gagal pileg (pemilu legislatif), dua anggota BPK, dan tiga petinggi perusahaan," kata Dewi.

Lihat juga: Ketua DPR Tak Masalah Politikus Daftar BPK Asal Profesional

"Dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik," tambah dia.

Selain itu, koalisi juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi.

"KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic," tuturnya.

Hal yang sama, harap Dewi, juga dilakukan oleh publik. Dia menginginkan publik memberi masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang-orang bermasalah dan memiliki atensi pribadi menempati posisi strategis BPK.

Lihat juga: Ramai-ramai Kader Gerindra Daftar Calon Anggota BPK

Belasan nama politikus diketahui 'membanjiri' daftar nama calon anggota BPK periode 2019-2024. Mereka akan bersaing dengan puluhan nama lain, termasuk calon petahana.

Dari daftar nama yang diterima CNNIndonesia.com setidaknya ada 15 nama politikus. Mereka di antaranya ialah Wakil Ketua Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, politikus PPP Akhmad Muqowam, politikus Partai Gerindra Pius Lustrilanang, dan politikus PAN Tjatur Sapto Edy.

Sementara dua anggota BPK yang berasal dari politikus juga kembali mendaftar yakni eks politikus Golkar Harry Azhar Azis dan eks politikus Demokrat Achsanul Qosasi.

(ryn/arh)