Eks Direktur Lippo Cikarang Bantah Beri Uang ke Bupati Neneng

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto membantah memberikan uang kepada Bupati Neneng Hasanah Yasin untuk memuluskan pengurusan izin pembangunan proyek prestisius Meikarta milik Lippo Group.

Bantahan itu dikatakan Toto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (8/8). Status Toto saat ini sebagai tersangka dalam pengurusan izin proyek Meikarta. 

"Mengenai pemberitaan dari teman-teman media mengenai Rp10,5 miliar, waktu saya menjadi saksi juga itu sudah saya bantah dalam sidang. Sekretaris saya yang dulu juga itu sih Imelda sudah tidak ada," ujar Toto.

Sebelumnya, KPK menduga Toto berperan sebagai penyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memuluskan pengurusan izin pembangunan Meikarta. 

Lihat juga: KPK Tetapkan Eks Bos Lippo Cikarang Tersangka Suap Meikarta

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat menetapkan Toto sebagai tersangka pada 29 Juli lalu mengatakan perkara ini bermula saat PT. Lippo Cikarang berencana membangun kawasan pemukiman di Kabupaten Bekasi dengan luas sekitar 438 Hektare.

Pembangunan akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Sebelum pembangunan tahap I dengan luas 143 Hektar dilakukan, kata Saut, diperlukan sejumlah perizinan mulai dari lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), lzin Prinsip Penanaman modal dalam negeri, hingga Izin Lingkungan dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Untuk mengurus IPPT untuk Meikarta tersebut, PT Lippo Karawaci pun menugaskan Billy Sindoro (telah diproses dalam kasus terpisah), tersangka Toto, serta Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama (telah diproses pada kasus terpisah) dan pegawai PT Lippo Cikarang lainnya melakukan pendekatan kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Lihat juga: Sekda Jabar dan Eks Bos Lippo Cikarang Dicegah ke Luar Negeri

Pendekatan itu dilakukan melalui orang dekat Neneng dengan cara melakukan beberapa pertemuan. PT Lippo Cikarang pun mengajukan IPPT seluas 143 Hektare. Setelah itu, pihak yang mewakili PT Lippo Cikarang melalui orang dekat bupati, meminta untuk bertemu dengan Neneng.

"Pada April 2017, pihak yang mewakili PT Lippo Cikarang bertemu dengan Bupati Neneng di rumah pribadinya dan menyampaikan 'mohon bisa dibantu'," kata Saut.

Saut mengatakan Neneng pun menyanggupi dan meminta pihak PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya. Dalam mengurus IPPT, Neneng berpesan kepada Bartholomeus agar mengajukan izin secara bertahap. Bartholomeus pun menyanggupi dan menjanjikan uang untuk pengurusan izin tersebut.

Pada Mei 2017, Neneng menandatangani Keputusan Bupati tentang IPPT dengan luas +/-846.356m2 untuk pembangunan komersial area (apartemen, pusat perbelanjaan rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran) kepada PT. Lippo Cikarang.

"Untuk merealisasikan janji pemberian suap sebelumnya, atas persetujuan tersangka, BTO, pegawai PT Lippo Cikarang pada divisi land acquisition and permit mengambil uang dari pihak PT Lippo Cikarang dan BTO di helipad PT Lippo Cikarang dengan jumlah total Rp10,5 miliar," kata Saut.

Lihat juga: KPK Pelajari Peluang Jerat Korporasi terkait Kasus Meikarta

Setelah itu, uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. Pemberian kepada Neneng tersebut dilakukan dalam lima kali baik dalam bentuk US$ dan Rupiah dengan total Rp10,5 miliar.

Toto sendiri mengklaim telah berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk sejak Desember 2018.

Saat diperjelas pernah memberikan sebanyak lima kali kepada Neneng, Toto pun membantahnya. "Saya tidak pernah memberikan," tuturnya.

"Jadi yang terakhir saya berharap dan berdoa supaya proses ini cepat selesai. Saya ini kepala keluarga ya saya juga mengurus anak saya ada tiga yang paling kecil masih kelas 4 SD, saya berharap ini cepat selesai," ucapnya.

[Gambas:Video CNN] (gst/wis)