Mendagri Sebut Tak Ada Pilkada di Ibu Kota Baru
Senin, 12 Agu 2019 18:30 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan wilayah ibu kota baru pengganti DKI Jakarta tak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dari pembahasan awal, ibu kota negara pengganti DKI Jakarta nantinya tak melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan demikian, wilayah ibu kota baru itu tak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
"Setahu saya enggak ada (penyelenggaraan Pilkada)," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
Tjahjo mengatakan pihaknya terus mengikuti rapat persiapan pemindahan ibu kota yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurutnya, secara prinsip ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi baru.
"Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan ibu kota baru kemungkinan menjadi wilayah administratif sendiri, seperti Putrajaya yang menjadi pusat administrasi Malaysia.
"Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kaya Putrajaya lah di Malaysia," tuturnya.
Saat disinggung status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang melekat pada Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo enggan menjawab. Ia lantas meminta agar menunggu penjelasan dari Bappenas.
"Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan lokasi ibu kota negara yang baru telah mengerucut ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Kepastian lokasi ibu kota negara yang baru disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas 'Pemindahan Ibu Kota' di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8). Jokowi menyebut ibu kota akan dipindah ke Pulau Kalimantan.
Jokowi sendiri sudah mendatangi lokasi yang menjadi calon ibu kota baru beberapa waktu lalu.
Dalam rapat itu, Jokowi pun meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci kembali.
[Gambas:Video CNN] (fra/pmg)
"Setahu saya enggak ada (penyelenggaraan Pilkada)," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
Tjahjo mengatakan pihaknya terus mengikuti rapat persiapan pemindahan ibu kota yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurutnya, secara prinsip ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi baru.
"Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan ibu kota baru kemungkinan menjadi wilayah administratif sendiri, seperti Putrajaya yang menjadi pusat administrasi Malaysia.
"Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kaya Putrajaya lah di Malaysia," tuturnya.
Saat disinggung status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang melekat pada Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo enggan menjawab. Ia lantas meminta agar menunggu penjelasan dari Bappenas.
"Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan lokasi ibu kota negara yang baru telah mengerucut ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Kepastian lokasi ibu kota negara yang baru disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas 'Pemindahan Ibu Kota' di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8). Jokowi menyebut ibu kota akan dipindah ke Pulau Kalimantan.
Jokowi sendiri sudah mendatangi lokasi yang menjadi calon ibu kota baru beberapa waktu lalu.
Dalam rapat itu, Jokowi pun meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci kembali.
[Gambas:Video CNN] (fra/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
Pasha Ungu Buka Peluang jadi Cagub Sulteng di Pilkada 2020
KPU Tak Sejalan dengan Menteri Tjahjo Soal E-Voting di 2020
Tjahjo Sebut Jokowi Beri Peringatan FPI Soal Ideologi Negara
Mendagri: Pertemuan Prabowo-Megawati Turunkan Tensi Politik
Anies Tantang Mendagri Buka Data Perjalanan Dinas Luar Negeri
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
