Surya Paloh: NasDem Belum Diajak Bicara Kabinet oleh Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umun Partai NasDem Surya Paloh menyatakan partainya belum diajak bicara soal susunan kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Paloh memahami jika sampai saat ini belum diajak bicara oleh presiden terpilih periode 2019-2024 itu.

"Enggak, NasDem belum diajak bicara soal itu dan NasDem bisa memahami itu," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Meskipun demikian, Bos Media Group itu tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Jokowi dalam menyusun kabinet periode keduanya tersebut. Paloh menyatakan Jokowi memiliki hak prerogatif dalam memilih menterinya.

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya, kepercayaan sepenuhnya kepada presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif," ujarnya.

Lihat juga: Surya Paloh Akui Gelar Pertemuan dengan Jokowi di Singapura

Terkait wacana Gerindra akan gabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Paloh tak bisa menjawab sendiri. Menurutnya, perlu pembicaraan bersama dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kalau NasDem sendiri satu-satunya sebagai partai pengusung pemerintah saya jawab langsung. Tapi ada kawan koalisi lainnya, kita duduk bisik-bisik dulu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mengajukan nama menteri untuk kabinet 2019-2024. Namun nama itu diajukan jika Gerindra telah menerima arahan dari Jokowi.

Lihat juga: Jokowi: Sayalah yang Memimpin Lompatan Kita Bersama

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Menurutnya, Prabowo masih menunggu isyarat Jokowi terkait kebutuhan kabinet.

Muzani mengatakan Prabowo menyoroti tiga bidang yaitu pangan, air, dan energi. Bahkan kata dia, Gerindra sudah menyampaikan urgensi kedaulatan pangan, air, dan energi kepada pejabat teras Jokowi, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pangan, air, dan energi sesuatu fundamental yang vital bagi bangsa. Kalau ini dianggap penting, maka Pak Prabowo menyodorkan beberapa nama," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Lihat juga: Zulhas: GBHN demi Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila

[Gambas:Video CNN] (fra/pmg)