"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi," ujar Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," imbuh Jokowi.
"Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit
menjadi sederhana," ucapnya.
Jokowi mengatakan reformasi perundang-undangan harus dilakukan secara besar-besaran. Dia lantas mengajak pemerintah, DPR, DPD, MPR, Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru.
Disebutkan lagi oleh Jokowi bahwa Indonesia tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, formalitas, ruwet, rumit yang basa basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha.
Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menurut Jokowi harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas," kata dia. (fra/psp/wis)