Pesan 'Jangan Pindah Ibu Kota' Disebut Ramai di CFD

ctr, CNN Indonesia | Minggu, 25/08/2019 10:50 WIB
Pesan 'Jangan Pindah Ibu Kota' Disebut Ramai di CFD Masyarakat mengadakan kegiatan 'Jastip Presiden' di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) hari ini, Minggu (25/8). (Foto: CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekelompok masyarakat mengadakan kegiatan 'Jastip Presiden' di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) hari ini, Minggu (25/8).

Penanggungjawab Jastip Presiden Tri Wahono mengatakan Jastip Presiden terinspirasi dari kegiatan jasa titip barang yang kerap dilakukan milenials saat berpergian ke satu tempat.

Karena itu, acara ini dimaksudkan untuk menerima titipan aspirasi masyarakat yang akan diberikan kepada presiden. Beberapa aspirasi yang banyak diutarakan kaum muda, kata Tri, ialah mengenai pemindahan Ibu Kota hingga soal nama menteri.


"Iya, ada beberapa (jangan pindah Ibu Kota) mungkin karena di sini orang Jakarta juga kan jadi pada menitipkan pesan di sini," kata Tri kepada CNNIndonesia.com, Minggu (25/8).

Presiden Joko Widodo diketahui sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota negara ke Kalimantan. Namun Jokowi belum mau mengungkapkan lokasi pasti untuk ibu kota negara yang baru itu.

Jokowi mengatakan masih menunggu satu sampai dua kajian terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Tri juga menjelaskan selain itu masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kecepatan internet. Menurut Tri warga bebas menyampaikan aspirasinya kepada Presiden, untuk hal internet sekalipun.

"Banyak juga yang mengeluhkan internet mungkin yang kita sasar adalah milenial yang memang pengguna internet aktif," jelas dia.

Terakhir ada pula titipan warga yang menyebutkan nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi menteri.

Kendati begitu, Tri menegaskan acara ini ditujukan untuk memberikan gambaran kepada Presiden Joko Widodo mengenai visi kabinet ke depan. Jastip Presiden, kata dia, tidak memfokuskan kepada satu sosok menjadi menteri, melainkan arah kebijakan menteri itu nantinya.

"Jadi kita enggak minta menteri mana-menteri ini itu, tapi bagaimana kabinet itu ke depannya. Kalau yang lain kan banyak (ngajuin menteri)," jelas dia. (ctr/mik)