ICW Gagas Petisi Minta Jokowi Intervensi Seleksi Capim KPK

CNN Indonesia | Minggu, 25/08/2019 20:11 WIB
ICW Gagas Petisi Minta Jokowi Intervensi Seleksi Capim KPK Peneliti ICW Kurnia Ramadhana membuat petisi meminta Presiden Jokowi intervensi seleksi calon pimpinan KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana membuat petisi meminta Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Dalam petisi itu, Kurnia mengatakan 20 nama yang masih bertahan dalam seleksi capim KPK tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Paling enggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," tulis Kurnia dalam petisi yang diunggah di situs change.org dan diakses CNNIndonesia.com, Minggu (25/8) sore.


Petisi itu didukung oleh ICW, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama.

Hingga 19.57 WIB, petisi ini sudah ditandatangani oleh 1.341 orang.

Kurnia menyebut ada nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk. Tanpa menyebut nama, Kurnia berujar ada capim KPK yang diduga melanggar etik, diduga mengintimidasi pegawai KPK, hingga diduga melakukan pelanggaran administrasi sehingga mengakibatkan salah seorang tahanan lepas.

Kemudian ia juga berkata sebagian capim KPK tak patuh melaporkan harta kekayaan. Ia menyangsikan integritas para capim jika dalam hal itu saja tak taat aturan.

Kurnia juga mengkritik pernyataan pansel capim KPK yang menyatakan capim KPK harus berasal dari penegak hukum konvensional. Padahal, menurut ICW, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.

Dalam petisi itu juga Kurnia mengatakan komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi ditentukan dalam sikap terhadap seleksi capim KPK ini.

"Kalau Presiden tetap membiarkan calon pimpinan KPK yang bermasalah lolos dalam seleksi, artinya Presiden membiarkan KPK dipimpin oleh orang-orang yang enggak berintegritas. Yang pada akhirnya akan bikin pemberantasan korupsi di Indonesia jadi mundur," tulis dia.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK merilis 20 nama yang lolos seleksi penelusuran profil atau profile assessment test.

Mereka yang lolos antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata serta pegawai KPK Sujarnako.

Kemudian, yang berasal dari Polri yakni Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Irjen Antam Novambar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri, Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani, serta Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Sri Herwanto.

Mereka yang berasal dari lingkungan Kejaksaan adalah Johanis Tanak, Sugeng Purnomo, dan Supardi.

Kemudian, auditor BPK I Nyoman Wara, advokat Lili Pintauli Siregar, pensiunan jaksa Jasman Pandjaitan, hakim Nawawi Pomolango, dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, aosen Neneng Euis Fatimah dan aosen Nurul Ghufron.

Lalu, PNS Sekretaris Kabinet Roby Arya, PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, Penasihat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Jimmy Muhamad Rifai Gani serta Karyawan BUMN Cahyo RE Wibowo.

[Gambas:Video CNN] (dhf/wis)